Parboaboa, Jakarta – Sekretariat Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto menyinggung pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjelaskan alasan partainya sulit berkomunikasi dengan partai Demokrat.
Hasto menyinggung perilaku pemerintah SBY selama dua periode. Menurutnya, SBY pernah menjegal PDIP pada pemilu 2009.
"2009 sebenarnya elite PDI Perjuangan dengan PPP, dengan Pak Suryadharma Ali, sebenarnya sudah merencanakan kerja sama, sehingga kami memenuhi syarat-syarat presidential Thereshold. Tetapi diputaran terakhir, ada penjanggalan, sehingga pada akhirnya PDIP bekerja sama dengan Gerinda," kata Hastono kepada wartawan, Minggu (18/09/2022).
Akan tetapi, belum ada respon dari Demokrat tentang pernyataan Hasto soal dugaan penjegalan Koalisi PDIP-PPP pada Pemilu 2009 oleh Demokrat.
Kemudian, Hasto juga menyinggung soal kerja sama PDIP dengan Partai Demokrat di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Hasto menganggap kekhawatiran SBY soal dua pasang Capres terlalu berlebihan.
"Ini terjadi pada tahun 2019 saat ada wacana Partai Demokrat ingin bergabung dengan pemerintahan," ujarnya.
Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati tak menolaknya, dan itu sudah disampaikan langsung oleh elite Demokrat Agus Hermanto.
"Saya sampaikan sikap dari PDIP perjuangan tersebut. Monggo sekiranya Pak Agus Hermanto kalau mau bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Lalu diadakan lobi," kata Hasto.
"Pak SBY memainkan lobi ke Gerinda, ke tempat Pak Jokowi, kemudian tidak mengambil keputusan, tiba-tiba Pak SBY berpidato bahwa di dalam kerja sama itu tidak bisa bergabung karena salah satu Ketum keberatan. Nah, itu langsung saya bantah," ujar Hasto.
Setelah itu, Hasto memberitahukan, malam hari jelang pendaftaran ke KPU terkait capres-cawapres 2019, pihaknya juga mendapatkan info bawa Demokrat akan bergabung. Atas informasi itu, Hasto langsung melakukan rapat dengan sekjen parpol lainnya.
"Saya tanyakan, ternyata semua tidak sependapat (menolak Demokrat red). Karena kerjasama koalisinya sudah cukup menjamin stabilitas pemerintahan itu (tanpa Demokrat)," Kata Hasto.
"Ada Golkar, PPP dan akhirnya penawaran terakhir itu kita tolak. Sebenarnya, tidak gabungnya Demokrat bukan karena adanya penjegalan tapi karena strattegi yang salah," tambahnya.
Hasto meminta SBY untuk tidak membuat alasan dengan dalih penjegalan. Apalagi, jika itu sebenarnya karena Partai Demokrat tidak mendapat dukungan dari partai lainnya.
"Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan darui parpol, jangan kemudian dikatakan dijegal. Jadi, apa yang dikatakan Pak SBY menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon, kemudian Pak AHY nggak bisa masuk sehingga dikatakan itu instrumen penjegalan. Itu yang harus diluruskan," kata Hasto.
Selain itu, Hasto juga menanggapi soal tuduhan SBY upaya penjegalan itu merupakan bagian dari strategi playing victim yang dimainkan SBY sejak lama.
Sebelumnya, SBY mengatakan Partai Demokrat sebagai oposisi akan dijegal agar tidak bisa mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presidennya sendiri. Menurut SBY, rencana tersebut merupakan suatu kejahatan.
Sebab, menurut dia, rakyat mempunyai kedaulatan untuk menentukan siapa pilihan pimpinannya di masa mendatang.
"Jahat bukan?," ucap SBY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2022, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/09/2022).
