PARBOABOA, Jakarta - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri memanggil Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, pada Kamis (19/12). 

Pemanggilan ini diduga berkaitan dengan penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemblokiran situs judi online. 

Sebelumnya, Budi Arie menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketika dikonfirmasi, Wakil Kepala Kortas Tipikor Brigjen Arief Adiharsa membenarkan pemanggilan tersebut. "Betul," ujar Brigjen Arief. Meski begitu, Budi Arie tidak terlihat hadir secara langsung di markas Polri. 

Hingga saat ini, Polri belum memberikan keterangan resmi mengenai detail kasus yang diduga melibatkan mantan Menteri Kominfo tersebut. Penyelidikan ini diyakini berkaitan dengan dugaan penyelewengan wewenang oleh sejumlah pegawai Komdigi.

Harta Kekayaan Budi Arie Setiadi

Selain menjadi sorotan dalam kasus ini, harta kekayaan Budi Arie Setiadi juga menarik perhatian publik. 

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Budi Arie pertama kali melaporkan kekayaannya pada tahun 2019 saat menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

Pada tahun 2019, total kekayaannya mencapai Rp100 miliar. Kekayaan ini meningkat menjadi Rp101 miliar pada 2020 dan kembali naik pada 2021 menjadi Rp102 miliar. 

Namun, pada 2022, terjadi penurunan sebesar Rp1 miliar, sehingga kekayaannya kembali menjadi Rp101 miliar. Ketika menjabat sebagai Menteri Kominfo, kekayaannya kembali naik menjadi Rp102 miliar pada 2023.

Dalam LHKPN periodik yang dilaporkan pada 27 Maret 2024, tercatat Budi Arie tidak memiliki utang. Mayoritas kekayaannya berasal dari aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kota Tangerang, Bekasi, dan Padang.

Berikut rincian harta kekayaan Budi Arie Setiadi berdasarkan LHKPN 2023:

• Tanah dan Bangunan: 11 unit di berbagai wilayah.
• Kendaraan Bermotor: Tiga unit dengan total nilai Rp830 juta.
• Harta Bergerak Lainnya: Senilai Rp2,3 miliar.
• Surat Berharga: Senilai Rp24,5 miliar.
• Kas dan Setara Kas: Senilai Rp11,6 miliar.

Sebagai Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo), kekayaan Budi Arie sering menjadi sorotan. Kekayaan senilai Rp102 miliar yang dimilikinya mencerminkan posisi dan perjalanan kariernya, sekaligus menjadi indikator yang terus dipantau publik di tengah dinamika politik dan pemerintahan.

Dengan situasi yang sedang dihadapinya, Budi Arie menjadi perhatian publik tidak hanya dari sisi dugaan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga transparansi dalam pengelolaan harta kekayaan sebagai pejabat negara.

Biodata Budi Arie Setiadi

Budi Arie Setiadi (lahir pada 20 April 1969) adalah seorang politikus dan mantan wartawan Indonesia yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

 Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sejak 17 Juli 2023 hingga dibubarkannya Kabinet Indonesia Maju. 

Ia menggantikan Johnny G Plate, yang tersandung kasus korupsi, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) sejak 2019.

Sebagai salah satu tokoh pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Budi Arie memiliki perjalanan politik yang panjang. Ia dikenal sebagai pendiri sekaligus Ketua Umum Projo, sebuah organisasi relawan yang mendukung Jokowi sejak Pemilihan Presiden 2014. 

Melalui Projo, Budi Arie memainkan peran penting dalam menggalang dukungan untuk Jokowi di berbagai daerah.

Pada 2024, Budi Arie dan Projo secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024. Dukungan ini menegaskan pengaruh Projo sebagai salah satu jaringan relawan politik terbesar di Indonesia.

Sebelum terjun ke dunia politik, Budi Arie memulai kariernya sebagai wartawan. Ia dikenal sebagai seorang jurnalis yang tajam dan memiliki pandangan kritis terhadap berbagai isu nasional. 

Pengalamannya sebagai wartawan memberikan fondasi yang kuat dalam memahami isu-isu sosial, ekonomi, dan politik, yang kemudian menjadi bekal saat memasuki dunia birokrasi.