PARBOABOA - Langit di Desa Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, tampak cerah. Pagi itu, akhir pekan lalu, Wardi (52) tengah asyik menyiangi rumput di ladangnya.
Dari 11 rante lahan garapannya itu, tampak hanya sebagian kecil yang ditanami padi. Sebagian besar lahan, yakni sekitar 5 rante, dihampari tanaman cabai.
Sementara 3 rante lain penuh tanaman jagung. Hanya sisa 3 rante lain yang masih ia pertahankan untuk bercocok tanam padi.
"Sebelumnya lahan saya semuanya padi sawah," cerita Wardi dalam obrolan bersama Parboaboa, Sabtu (20/4/2023).
Tiga tahun lalu, ia memutuskan mengalihfungsikan lahan padi sawah menjadi ladang untuk jenis tanaman lain. Wardi hanya satu dari sekian banyak petani di Simalungun yang mulai meninggalkan bertanam padi.
Luas lahan baku sawah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatra Utara, terus turun dalam tiga tahun belakangan. Pada 2020, terdapat 34.684,79 hektare lahan padi di Simalungun.
Setahun kemudian, angkanya merosot menjadi 30.950,94 hektare. Survei terakhir pada 2022 menunjukkan luasannya kembali menyusut menjadi 27.551,55 hektare.
Bagi Wardi, keputusan untuk banting setir ke tanaman lain bukan tanpa alasan. Ia mengaku ngos-ngosan bertahan menanam padi.
Selisih modal dan pendapatan dari menanam padi sudah tidak lagi ekonomis. Sementara ia harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan tanggungan lima orang anak.
Dalam hitungannya, modal awal untuk tanaman padi per hektare menghabiskan sekitar Rp10 juta-Rp12 juta, dengan potensi hasil panen 6-7 ton. Dengan harga gabah Rp6.000 per kg, kata dia, laba kotor yang diperoleh petani berkisar di angka Rp36 juta hingga Rp42 juta.
Bagi petani kecil seperti Wardi, yang hanya memiliki lahan 11 rante, keuntungan menjual gabah per rantenya hanya sekitar Rp1,5 juta - Rp1,8 juta.
"Itu pun belum termasuk modal untuk bibit, pupuk, dll. Keuntungannya lebih sedikit," jelasnya.
Sejak sebagian lahan olahan Wardi beralih ke cabai dan jagung, kondisi neraca keuangan keluarga jauh lebih sehat. Keuntungan yang ia peroleh kini lebih tebal ketimbang waktu masih sepenuhnya menanam padi.
Ia bisa menghasilkan 400 kg jagung basah per rante. Dengan luas lahan 3 rante yang dikelolanya, hasil produksi jagung basah bisa mencapai 1,2 ton untuk sekali panen. Jika harga jagung basah saat panen mencapai Rp4.800 per kg, Wardi bisa memperoleh laba kotor Rp5.760.000.
Sementara, dengan harga jual jagung kering yang mencapai Rp6.000 per kg, laba kotor yang didapat mencapai Rp7.200.000. "Kalau dari jagung itu cukup lumayan," ungkapnya.
Pemasukan dari lahan 5 rante yang ia tanami cabai malah lebih besar lagi. Tiga tahun lalu, Wardi nekat menanam 4.500 batang cabai merah.
Meski harus merogoh kocek dalam-dalam untuk modal awal, hasil panen cabai merah terbilang tinggi. Sekali panen produksinya bisa mencapai 2 ton, dengan periode panen tiap tiga bulan sekali.
Jika harga cabai di pasaran Rp60 ribu per kg, Wardi bisa meraup keuntungan kotor hingga Rp120 juta. "Sangat jauh lebih menguntungkan dibandingkan menanam padi," terang Wardi.
Adi Kumis, petani Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, mengamini tipisnya keuntungan dari bertanam padi. Ia sendiri masih bertahan menanam padi di lahan seluas 5 rante miliknya.
"Yang jelas ada keuntungan namun sedikit," katanya soal keuntungan dari lahan itu.
Untuk menambah penghasilan, ia harus bersiasat. Tiap kali musim panen padi selesai, sawah garapannya disulap menjadi kolam untuk menyebar benih ikan nila, mujair atau mas.
Hasil panen ikan digunakan lagi untuk menambah modal di masa tanam padi selanjutnya. Hal semacam itu jamak dilakukan petani padi di Simalungun.
Pernah terlintas di benaknya keinginan untuk beralih dari tanaman padi. Namun niat itu diurungkan.
Ia tidak mau ambil risiko. Ia khawatir akan kesulitan bila suatu ketika harus kembali menanam padi. Biaya untuk mengembalikan fungsi lahan dari menanam jagung ke padi tidak sedikit.
Saluran irigasi yang sebelumnya sudah ditutup harus kembali dibuka. Lahan garapan kemudian juga harus dibajak ulang. "Sementara biaya bajak itu Rp150 ribu per rante," ia berujar.
Di lokasi lain, tepatnya di Desa Sipoldas, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, tren konversi tanaman di kalangan petani berlangsung masif. Hal itu diungkapkan Damanik, ketua gabungan kelompok tani di sana.
Di Desa Sipoldas terdapat 11 kelompok tani. Setiap kelompok tani biasanya beranggotakan 18-20 orang. Damanik memperkirakan setidaknya ada 200-an petani di bawah naungannya.
Ia mengatakan 30-40 persen anggota kelompok tani telah beralih dari tanaman padi ke jagung. Bagi sebagian petani, menurutnya, beberapa tanaman selain padi punya daya pikat tak hanya dari sisi ekonomi.
Jagung, misalnya, lebih mudah dalam perawatan dibanding padi. "Kalau padi sawah, sistem perawatannya jauh lebih rumit dan repot dibandingkan jagung," ujarnya.
Tanaman jagung hanya perlu dipupuk dua kali setelah ditanam. Petani juga tidak perlu terlalu sering bolak-balik mengontrol ladang. Selanjutnya petani hanya tinggal menunggu masa panen.
Sementara untuk menanam padi, banyak hal yang harus dipikirkan petani. Belum lagi masalah hama tikus yang kerap jadi momok.
Di sisi frekuensi panen, petani bisa memanen jagung 3-4 kali dalam setahun. Hal itu jauh lebih banyak dibanding padi yang hanya bisa dipanen dua kali dalam satu tahun.
Kalau ada petani yang bisa panen padi tiga kali setahun, jumlahnya sangat jarang. Selain faktor penarik, ada pula faktor yang mendorong petani memilih meninggalkan tanaman padi.
Masalah kuota distribusi pupuk bersubsidi menjadi salah satu pemicunya. Terlebih, kata Damanik, jumlah distribusi bantuan yang terealisasi kerap tidak sesuai dengan kebutuhan petani.
Ia menguraikan, tiap kelompok tani rata-rata butuh 100 kg pupuk. Dengan rata-rata 20 orang anggota, artinya setiap kelompok tani butuh pupuk subsidi sekitar 20 ton per tahun.
Kenyataannya jauh dari kata ideal. Damanik menuturkan, tahun lalu saja gabungan kelompok taninya hanya mendapat 13 ton pupuk. Penyalurannya pun dilakukan per triwulan.
Kekurangan kebutuhan pupuk terpaksa ditutup petani dengan membeli pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal. Masalah tambah pelik bila distribusi pupuk subsidi sedang tersendat.
Sepanjang kuartal pertama 2024 saja, gabungan kelompok taninya baru memperoleh 5 ton pupuk subsidi. Jumlah itu jelas tidak cukup untuk dibagikan ke semua petani anggota.
"Kalau kami tanya distributor atau kios di lempar ke dinas pertanian. Dinas pertanian sampai sekarang tidak ada jawaban," terangnya.
Di luar urusan pupuk, ketersediaan saluran irigasi yang bisa diandalkan juga bikin petani padi merana. Menurut Damanik, banyak saluran irigasi yang rusak membuat petani kesulitan mengairi lahan.
"Banyak umbul (sumber mata air) areal persawahan sudah rusak dan tidak dibenahi," ungkapnya.
Damanik bersama para petani pernah melaporkan masalah tersebut ke Bupati Simalungun, Radiapoh Sinaga. Beberapa saluran irigasi sempat diperbaiki tapi kembali mengalami kerusakan.
Keluhan kondisi irigasi yang dihadapi petani diakui oleh Mudianto, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Hanya saja, ia menjelaskan bahwa masalah irigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.
Pasalnya, terdapat pembagian kewenangan soal urusan irigasi. Irigasi primer dan sekunder, misalnya, ditangani dan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) Kabupaten Simalungun.
"Kita hanya bisa menerima laporan, lalu melakukan pengecekan dan melaporkan ke Dinas PUPR untuk dilakukan perbaikan," jelas Mudianto kepada PARBOABOA, Kamis (18/04/2024).
Menurutnya, Dinas Pertanian hanya menangani dan melakukan perbaikan jika terjadi masalah di irigasi tersier. Sejauh ini, kata dia, permasalahan yang sering terjadi adalah aliran irigasi primer dan sekunder, yang berasal dari sungai atau dari mata air yang kemudian dialirkan ke anak sungai.
Mudianto juga menyoroti ulah para petani yang kurang merawat irigasi di persawahan miliknya. Ia mengeklaim banyak saluran irigasi yang rusak tetapi tidak diperbaiki.
"Setelah rusak parah, baru mengadu ke Dinas Pertanian," tegasnya.
Adapun soal stok pupuk subsidi, Pemkab Simalungun tidak bisa berbuat banyak. Alokasinya ditentukan oleh pemerintah pusat.
Murdianto mencontohkan jatah tahun ini saja. Tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Simalungun sudah mengusulkan 25 ribu ton pupuk urea dan dan 35 ribu ton pupuk NPK ke Kementerian Perdagangan.
Hitung-hitungan kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan pupuk subsidi untuk para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Namun yang terealisasi hanya 52 persen untuk urea dan 29 persen untuk NPK.
"Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya kenapa dibatasi alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Simalungun," jelasnya.
Adapun soal penyusutan lahan baku padi di Simalungun diakui Rahman, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Hanya saja, menurut dia, hal itu tidak berdampak pada produksi beras di wilayah tersebut.
Meski terdapat penurunan lahan padi selama dua tahun terakhir, produksi beras di Kabupaten Simalungun diklaim mengalami peningkatan. Pada 2023, misalnya, produksi beras mencapai 421,672 ton, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 353,289 ton.
"Saya rasa tidak terlalu berpengaruh ya, karena ada peningkatan hasil produksi," jelas Rahman kepada PARBOBOA, Kamis (18/04/2024).
Reporter: Patrick Damanik
Editor: Andy Tandang
