PARBOABOA, Jakarta – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyinggung soal penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Mardani menyatakan bahwa menggunakan sistem tersebut tak menjadi jaminan lahirnya pemimpin dari rakyat biasa. Selain itu, keputusan soal figur-figur politik juga bergantung pada pimpinan partai.
"(Pernyataan Hasto) nggak salah. Tapi tidak menjamin juga. Tergantung Ketum partai yang bersangkutan. Tertutup lebih bergantung pada keputusan pimpinan partai," kata Maerani dalam keterangannya, Minggu (29/01/2023).
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan jika sistem proporsional terbuka dan tertutup sebetulnya memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Namun, menggunakan sistem dari salah satunya akan menjadi baik jika partainya sehat.
"Terbuka dan tertutup punya kelebihan dan kekurangan. Keduanya akan bekerja baik jika partainya sehat. Perjalanan demokrasi kita masih berproses. Pada kedua sistem jika partai sehat akan lahir pemimpin dari rakyat yang berkualitas," jelas Ketua DPP PKS.
Pernyataan Sekjen PDIP
Sebelumnya, PDIP bersikukuh dukung penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 dengan alasan banyak pemimpin yang lahir dari kalangan rakyat biasa.
"Kami sampaikan bahwa dengan proporsional tertutup, terbukti PDIP mampu melahirkan banyak pemimpin yg berasal dari kalangan rakyat biasa. Bambang Pacul, Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Ganjar, semua lahir dari proporsional tertutup," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jawa Barat Jumat (27/01/2023).
Selain itu, Hasto juga mengatakan PDIP mendorong sistem tersebut agar parpol betul-betul mempersiapkan dengan baik calon legislatif (caleg) melalui kaderisasi. Kemudian, ia juga tak menginginkan melalui sistem terbuka lahir tokoh caleg yang terpilih oleh rakyat berdasarkan popularitas atau mobilisasi kekuasaan kapital.
"Di dalam proporsional terbuka yang sering terjadi adalah melekat unsur nepotisme, melekat unsur mobilisasi kekayaaan untuk mendapatkan pencitraan bagi dukungan bagi pemilih," pungkasnya.
Editor: -
