PARBOABOA, Jakarta – Upaya mempercepat reformasi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menunjukkan geliat yang serius dan partisipatif.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa komisi yang dipimpinnya telah menyerap aspirasi publik secara luas, baik melalui dialog langsung maupun masukan tertulis dari berbagai elemen masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Jimly usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Lembaga Republik Indonesia.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi fondasi penting dalam merumuskan arah pembaruan institusi kepolisian ke depan.
"Perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara, kami sudah menerima lebih dari 100 kelompok masyarakat yang secara aktif memberi masukan dalam rangka reformasi kepolisian dan juga lebih dari 300 masukan tertulis," kata Jimly, Sabtu, 20 Desember 2025.
Lebih lanjut, Jimly menjelaskan bahwa proses penjaringan aspirasi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat.
Komisi Percepatan Reformasi Polri juga secara aktif mendatangi berbagai daerah untuk menggelar pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat setempat.
Dalam forum-forum tersebut, beragam pandangan, kritik, dan rekomendasi disampaikan secara terbuka sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun agenda reformasi Polri yang komprehensif.
Menurut Jimly, antusiasme masyarakat yang begitu besar mencerminkan tingginya kepedulian publik terhadap masa depan Korps Bhayangkara.
Ia menilai, kepolisian memiliki posisi yang sangat strategis dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga setiap upaya pembenahan internal selalu menjadi perhatian luas.
"Perhatian masyarakat kita mengenai kepolisian luar biasa, (Polri) adalah aparat negara yang sangat dicintai oleh rakyat, tetapi bersamaan dengan itu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan," ungkap Jimly.
Dalam konteks tersebut, Jimly menekankan pentingnya sinergi antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan berbagai instansi pemerintah.
Ia optimistis, dengan kekompakan dan kesamaan visi, proses reformasi dapat segera menghasilkan keputusan-keputusan konkret yang benar-benar menjawab harapan publik. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap fokus pada tujuan bersama dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berpotensi melemahkan semangat reformasi.
"Mudah-mudahan ini nanti dengan kompaknya ya, antar-Komisi Percepatan Reformasi dengan pemerintah, mudah-mudahan ini akan mengarahkan perhatian masyarakat lebih produktif ke depan. Tidak usah lagi terlalu risau gitu dengan berbagai isu yang mungkin memecah belah kita," sebut Jimly.
Sebagai informasi, pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian atau Komisi Reformasi Polri merupakan salah satu janji Presiden Prabowo Subianto dalam merespons aspirasi publik terkait pembenahan internal Polri.
Komisi ini dibentuk di tengah menguatnya desakan dari berbagai kelompok masyarakat yang mencuat pada akhir Agustus 2025, sebagai bentuk harapan akan terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, transparan, dan semakin dipercaya rakyat.
