PARBOABOA, Jakarta – Pemerintah menunjukkan kesigapan dalam merespons dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sejak awal bencana terjadi, langkah-langkah percepatan penanganan terus digencarkan dengan fokus utama pada pemulihan infrastruktur dasar, pemulihan konektivitas antarwilayah, serta pemberian dukungan menyeluruh bagi masyarakat terdampak, baik melalui layanan informasi, pemulihan sosial, hingga pemulihan psikologis.
Upaya ini menjadi krusial mengingat infrastruktur jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat.
Tanpa konektivitas yang memadai, risiko terisolasinya wilayah terdampak akan semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan pemulihan infrastruktur nasional sebagai prioritas utama sebelum melangkah ke penanganan infrastruktur daerah secara bertahap.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggono, menyampaikan perkembangan positif terkait progres penanganan tersebut.
Dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra yang digelar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), ia mengungkapkan bahwa sebagian besar jalan nasional yang terdampak kini telah kembali berfungsi.
"Hasil reviu kami di awal, ada total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut dan Sumbar. Alhamdulillah per hari ini 81 persen sudah fungsional," ungkap Dody dengan optimistis.
Ia kemudian memaparkan kondisi terkini di masing-masing provinsi. Di Aceh, dari total 38 ruas jalan nasional yang terdampak bencana, sebanyak 26 ruas telah dapat dilalui kendaraan.
Sementara itu, 12 ruas lainnya masih dalam tahap perbaikan intensif yang melibatkan sinergi antara TNI dan masyarakat setempat.
Kondisi yang hampir serupa juga terjadi di Sumatra Utara. Dari 12 ruas jalan nasional yang terdampak, 10 ruas telah kembali fungsional, menyisakan dua ruas yang masih dalam proses pengerjaan.
Adapun di Sumatra Barat, pemulihan berjalan lebih cepat. Dari 30 ruas jalan nasional yang terdampak, 29 ruas telah berfungsi normal, dan satu ruas terakhir bahkan telah kembali dapat dilalui sejak sehari sebelumnya.
Selain jalan, perhatian pemerintah juga tertuju pada infrastruktur jembatan yang tak kalah vital. Menteri Dody menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat 33 jembatan nasional yang terdampak akibat bencana.
Sebagian besar jembatan tersebut telah kembali berfungsi, meskipun masih ada belasan jembatan yang memerlukan penyelesaian pekerjaan lanjutan.
"Targetnya itu semua di akhir Desember 2025. Insyaallah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional," tegasnya.
Tak hanya berhenti pada infrastruktur nasional, Kementerian Pekerjaan Umum juga bergerak aktif menangani jalan dan jembatan daerah yang terdampak.
Tercatat sebanyak 123 ruas jalan daerah mengalami kerusakan di ketiga provinsi tersebut.
Meski fokus utama saat ini tetap pada pemulihan jalan nasional demi mencegah terjadinya isolasi wilayah, penanganan jembatan daerah yang mencapai 95 unit juga dilakukan secara bertahap melalui kerja sama erat dengan TNI dan Polri.
Untuk mendukung percepatan pemulihan ini, Kementerian PUPR telah mengerahkan sekitar 1.330 personel yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ribuan personel tersebut didukung oleh 572 unit alat berat serta pasokan material konstruksi dalam jumlah besar.
Upaya pemulihan pun tidak hanya terbatas pada sektor transportasi, tetapi juga merambah sektor vital lainnya, seperti penyediaan air bersih.
Pemerintah mempercepat pemulihan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah-wilayah yang akses jalannya telah kembali terbuka.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memainkan peran strategis dalam memastikan arus informasi tetap berjalan dengan baik.
Pendirian posko media center di wilayah terdampak menjadi pusat diseminasi informasi resmi, sarana koordinasi komunikasi lintas instansi, sekaligus layanan informasi bagi masyarakat dan media.
Kemkomdigi juga bekerja keras memulihkan jaringan telekomunikasi dan akses internet agar komunikasi warga, layanan darurat, serta koordinasi penanganan bencana dapat berlangsung secara optimal.
Aspek pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pun tak luput dari perhatian pemerintah.
Dukungan psikososial diberikan secara khusus kepada anak-anak dan kelompok rentan melalui kegiatan pendampingan dan pemulihan trauma. Program ini dijalankan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan, dengan harapan kondisi psikologis masyarakat dapat kembali stabil seiring dengan pulihnya lingkungan sekitar.
Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana ini.
Pemerintah berharap, melalui kerja sama yang solid, layanan dasar dapat kembali berjalan normal, informasi yang akurat dapat diakses masyarakat, dan dukungan sosial dapat menjangkau seluruh warga terdampak.
Lebih jauh, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat dukungan anggaran, mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, serta mendorong pemulihan roda pemerintahan daerah pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Langkah-langkah ini menjadi bukti keseriusan negara dalam memulihkan kehidupan masyarakat sekaligus membangun kembali wilayah terdampak agar bangkit lebih kuat dari sebelumnya.
