PARBOABOA, Jakarta – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Wahidjan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak tebang pilih mengawasi bakal calon presiden (bacapres).
Kendati demikian, dia menghargai kehati-hatian pihak Bawaslu. Namun, Wahijdin juga meminta agar para pengawas pemilu ini bersikap secara profesional dalam menjalankan tupoksinya.
"Saya menghargai kewaspadaan kawan-kawan Bawaslu ya. Saya sangat menghargai itu. Namun saya harap bisa profesional dan profesional dalam melaksanakan tupoksinya," kata Wahijdan dalam keterangannya, Sabtu (04/02/2023).
Ia merasa jika Partai NasDem seperti dikejar-kejar oleh Bawaslu selama tiga hari safari politik Anies Baswedan di Nusa Tenggara Barat kala itu. Selain di NTB, bacapresnya juga selalu diperlakukan sama di beberapa daerah.
"Kami merasa diuber-uber setiap saat setiap kunjungan Pak Anies seperti ini. Terus ketika tokoh yang lain datang mestinya dilakukan hal yang sama," tutur Wahijdin.
Sementara itu, ia menyinggung soal adanya dugaan kehadiran sejumlah aparatur sipil negara (ASN) atau PNS saat safari politik Anies di NTB.
Menurutnya, hal tersebut bisa saja terjadi kepada tokoh lain yang juga melakukan kunjungan ke suatu daerah.
"Itu Pak Prabowo kan punya kekuasaan karena dia menteri sekaligus ketua umum partai sekaligus capres juga dari Gerindra," kata Wahijdin.
"Jadi tidak menutup kemungkinan terlibat juga nanti (ASN). Seperti apa yang dilarang oleh peraturan Bawaslu saat Pak Anies datang," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Dompu akan memanggil dan memeriksa Bupati Dompu sebagai Ketua Umum DPD NasDem Dompu.
Adapun pemanggilan ini berkaitan dengan kehadiran sejumlah ASN dalam acara safari politik Anies Baswedan di Kota Bima, 31 Januari 2023. Mereka diduga menggunakan seragam dinas, mobil dinas, hingga memakai atribut partai saat itu.
