PARBOABOA - Partai politik (parpol) dan para politisi diajak untuk tidak mengangkat isu tentang suku, agama, ras, dan antar-golongan jelang penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Karena itu, pemerintah dan KPU harus fokus dalam mencegah politik SARA ataupun politik identitas, khususnya di pemilu 2024," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Bambang menilai, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah dan KPU adalah dengan mendorong parpol untuk mengususng kader-kader berkualitas dan berintegrasi pada pemilu.
Langkah tersebut bertujuan agar pertarungan di pesta demokrasi tidak diwarnai kampanye berbau SARA, melainkan pertarungan program-program yang membangun daerah.
"KPU perlu mengambil inisiatif mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama melawan penyimpangan politik SARA ataupun kampanye hoaks dalam pemilu, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tindakan yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, kepastian hukum dan penghormatan pada HAM," ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah memberikan pendidikan bagi warga sebagai pengguna teknologi digital yang bijaksana sehingga menjadi salah satu agenda berkesinambungan dan terkonsolidasi antarpemangku kepentingan dalam pemilu.
"Saya meminta komitmen pemerintah dan pihak terkait untuk tidak menggunakan buzzer dalam membangun demokrasi dan terus berupaya menjaga agar kondusifitas situasi politik di Tanah Air, khususnya jelang pemilu 2024," kata dia.
Hal itu bertujuan agar Pemilu 2024 jauh dari polarisasi berbasis irasionalitas politik identitas dalam bentuk kampanye jahat, berita bohong atau hoaks, hingga politisasi SARA sebagai tantangan besar bagi demokrasi elektoral Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengingatkan para bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk tidak melakukan politisasi SARA menjelang Pemilu 2024.
"Debat silakan; debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik, silakan; tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Jokowi dalam Musyawarah Nasional XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).
Dalam pidatonya, Jokowi berulang kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Sebab, bangsa Indonesia pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, suku, ras ataupun golongan. Oelh karena itu, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide; tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," pungkasnya.
