PARBOABOA, Medan - Pemasangan median atau pembatas jalan di Karya Wisata, Medan Johor banyak mendapat kritikan dari warga karena justru memicu kemacetan yang lebih parah. Pengamat sosial menilai perlu adanya solusi untuk mengurai permasalahan lalu lintas tersebut.
Seorang pekerja yang kantornya di J-City Medan Johor, Ari mengatakan, jika tujuannya menertibkan lalu lintas, justru belum tertib. Biasa kemacetan hanya terjadi di jam tertentu saja, sekarang hampir sepanjang waktu, karena titik kendaraan memutar jauh dan baru penerapan.
Diakui Ari, jika memang penyebab kemacetan dipicu pedagang, seharusnya yang ditertibkan warga yang berjualan.
"Hal yang terjadi justru orang-orang malah lebih memilih melawan arah dan bisa berbahaya. Yang buat pusing lagi, pejalan kaki yang harus ngelewatin pembatas jalan dan bentuknya cukup tinggi sehingga susah bagi penyebrang menggunakan median tersebut," katanya di Medan, Senin (19/12/2022).
Salah satu warga Karya Wisata, Regi mengaku hal yang sama. Pembatas jalan justru menambah kemacetan yang semakin parah.
"Kadang harus mutar-mutar cari jalan alternatif, justru malah buat pusing karena banyak juga jalan yang lagi di perbaiki," tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobby Nasution menuturkan, kehadiran pembatas jalan (median) di Jalan Karya Wisata bertujuan untuk menertibkan lalu lintas di kawasan tersebut. Banyak aktivitas masyarakat yang berjualan di kawasan tersebut hingga memakan badan jalan, menggangu kelancaran arus lalu lintas
"Di sana banyak terdapat aktifitas ekonomi masyarakat, namun minim kesadaran untuk kita sama-sama menjaga ketertiban lalu lintas. Jadi, harapan kita dengan dibuatnya median itu dapat memahami apa yang menjadi tanggung jawab kita dan mengikuti aturan yang ada. Jangan berjualan di pinggir jalan menuju ke tengah jalan," ujar Bobby.
Terpisah, Pengamat Sosial Kota Medan, Arifin Saleh Siregar mengungkapkan, adanya keluhan dari warga, Pemko Medan harus mendengarkan aspirasi tersebut karena pembatas jalan yang terpasang justru menjadi beban bagi mereka.
Menurut Arifin, kebijakan pemerintah harus memberikan kenyamanan. Jika ada kebijakan yang tidak sesuai, Pemko Medan jangan merasa tertekan, karena baginya tidak akan ada yang kalah atau menang jika menyangkut pelayanan publik.
Arifin meminta Pemko Medan harus mengevaluasi dan melakukan pertimbangan dari berbagai pihak, sehingga mendapatkan 'win-win solution'.
"Jika ada aspirasi masyarakat, maka wajib didengarkan," pungkas Arifin yang juga selaku Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
Editor: -
