PARBOABOA, Medan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara (Sumut) menyebutkan sebanyak 17 kabupaten/kota yang ada di Sumut telah terdampak banjir dan tanah longsor sejak awal November sampai hari ini, Senin (21/11/2022).
Hal itu terjadi lantaran curah hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur sebagian besar wilayah yang ada di Sumut.
Adapun 17 kabupaten/kota tersebut, yakni Kabupaten Asahan, Batubara, Deliserdang, Labuhanbatu, Langkat, Nias Barat, Nias, Padanglawas Utara, Pakpak Bharat, Serdangbedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Utara, Kota Sibolga, Tebingtinggi, Tanjungbalai dan Medan.
“Bencana banjir dan tanah longsor sudah mulai terjadi sejak akhir Oktober, Kabupaten Asahan sejak 30 Oktober dan sampai saat ini masih berlangsung, terakhir di Medan dimulai hari Sabtu tanggal 19 yang dampaknya cukup luas,” kata Kepala BPBD Sumut Abdul Haris Lubis, Melansir Tribun Medan, Senin (21/11/2022).
Meski begitu, banjir dan tanah longsor yang melanda 17 kabupaten/kota tersebut kini telah selesai, kecuali tiga daerah yakni Asahan, Batubara, Medan dan Langkat.
Abdul menyebutkan, di Kabupaten Asahan terdapat 18 kecamatan terdampak dan 2.384 rumah yang terendam banjir, 7.991 jiwa, 15 rumah ibadah, 16 sekolah dan dua tanggul rusak.
Sedangkan di Kabupaten Batu Bara, terdapat empat kecamatan yang terdampak, 895 KK dan satu tanggul rusak. Sementara di Kota Medan, kurang lebih sembilan kecamatan terendam banjir sejak 19 November dengan ketinggian rata-rata 30-50 cm.
“Di Asahan masih ada yang bertahan di pengungsian, sekitar 944 orang, di Batubara juga ada kalau di tempat-tempat lain mayoritas warga masih bertahan di rumah masing-masing, tetapi kita akan kita siapkan tenda-tenda pengungsian, bahan makanan dan juga obat-obatan,” katanya.
Abdul pun mengatakan, pihaknya hingga kini masih siap siaga di semua kabupaten/kota. Hal itu mengingat hujan dengah intensitas tinggi masih terus terjadi.
Selain itu, Abdul juga mengatakan bahwa BPBD Sumut juga telah melakukan kerja sama dengan BMKG dan Juga BPBD kabupaten/kota untuk terus memantau dan memonitoring setiap daerah guna mencegah dampak banjir dan tanah longsor.
“Kita harap tidak ada lagi, tetapi kita tentu harus selalu siap siaga terutama di zona-zona yang rawan. Kita bekerja sama dengan Pemkab/Pemko, BMKG dan memanfaatkan semua informasi dari media massa, elektronik dan juga aplikasi kebencanaan InAware BNPB,” tambah Abdul Haris Lubis.
