PARBOABOA, Medan - Aksi peragaan busana atau fashion show jalanan semakin mewabah di kalangan masyarakat . Tren yang diadopsi dari Citayam Fashion Week itu, kini mulai diikuti masyarakat Kota Medan atau lebih dikenal dengan sebutan Kesawan Fashion Week.
Wali Kota Medan Bobby Nasution lantas buka suara terkait hal tersebut. Pasalnya, aktivitas yang dilakukan di persimpangan Jalan Ahmad Yani, kota Medan tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat.
"Yang pasti kita sesama pengguna fasilitas yang diberikan oleh pemerintah harus saling menghargai," kata Bobby usai menghadiri Silaturahmi Kebangsaan Pemuda Lintas Agama di Taman Cadika, Medan, Jumat (29/7).
Bobby tidak menampik kalau aktivitas tersebut mengganggu pengguna jalan lainnya. Namun, ia mengatakan pemerintah Kota Medan memiliki solusi terkait aktivitas tersebut.
"Kalau ada yang terganggu dengan kegiatan itu, ya kita coba memberikan fasilitas baru yang saya sudah sampaikan melalui dinas pariwisata," ujarnya.
Bobby menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan tempat khusus untuk melakukan aktivitas peragaan busana yang sedang tren dikalangan milenial saat ini. Akan tetapi, ia masih merahasiakan lokasinya.
"Sudah kita siapkan tempatnya, nanti tempatnya di mana tunggu aja, Minggu ini pokoknya," kata Bobby.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi dengan tegas menolak aksi peragaan busana atau Fashion Show yang dilakukan di persimpangan jalan. Sebab, menurutnya hal itu akan mengganggu para pengendara.
"Karena kalian fashion week, saat mau lewat, tapi saya tidak bisa lewat. Sudah di luar fungsi, jalan kok dipakai untuk melenggak-lenggok, jadi orang tidak bisa lewat," katanya, Senin (25/7).
Edy mengatakan sejatinya tidak melarang warga Medan menggelar acara serupa. Hanya saja, ia menilai kawasan yang dipilih sebaiknya tidak mengganggu fasilitas publik.
"Selama itu, positif. Saya akan mengizinkan, kalau selama itu, negatif. Pasti saya larang, itu pada umumnya posisi saya," tambahnya.
Saat dikonfirmasi apakah pihaknya akan memfasilitasi kegiatan fashion week tersebut, mantan Pangkostrad ini mempertegas bahwa untuk saat ini masih banyak pihak di luar pemerintah yang bersedia memfasilitasi kegiatan itu.
"Jangan provinsi yang menciptakan (memfasilitasi), badan-badan sosial, yang (bisa) melakukan hal itu," pungkasnya.
