Usai Aksi 411, PA 212 Berencana Gelar Aksi Reuni Depan Istana Bulan Depan

Sejumlah Organisasi Massa (Ormas) yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) melakukan Aksi 411 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (04/11/2022). (Foto: Merdeka.com/Imam Buhori)

Parboaboa, Jakarta – Sekretaris Dewan Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya kembali merencanakan aksi Reuni Aksi 212 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (02/12/2022) mendatang.

“Insyaallah, Reuni Aksi 212 di depan Istana Negara Jakarta,” kata Slamet, dikutip dari cnnindonesia.com, Minggu (06/11/2022).

Slamet mengatakan bahwa tuntutan dari Reuni 212 masih sama, yakni meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya.

“Tuntutannya (Reuni Aksi 212) mundur lah Jokowi,” ujar Slamet.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, massa yang bergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) melakukan aksi 411 di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (04/11/2022) lalu.

Disisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan, menyoroti aksi demonstrasi yang dilakukan PA 212 bertajuk 411, Jumat (4/11/2022) dan rencana aksi reuni 212 yang akan berlangsung pada bulan depan.

Rahmat Hidayat Pulungan menghimbau, kepada semua pihak untuk menghentikan menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ia mengatakan, gerakan-gerakan yang membawa agama dalam urusan politik berpotensi memecah belah bangsa.

“Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas,” kata Rahmat dalam keterangan tertulis, Sabtu (05/11/2022).

Rahmat menilai, politik identitas merupakan bentuk pembodohan terhadap masyarakat. Menurutnya, merawat dendam hanya membuat bangsa Indonesia akan kehilangan energi positifnya. Di sisi lain, persatuan dan kebersamaan akan membuat Indonesia kuat sebagai bangsa.

Rahmat juga menyampaikan, bangsa yang besar mestinya mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi muda. Maka dari itu, politik identitas harus dihentikan karena hal ini akan berdampak pada kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusian.

Editor: -
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS