PARBOABOA, Jakarta – Ketua Umum Partai NasDem mengatakan meski ada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) namun seolah menjadi realita bahwa hukum di Indonesia hanya milik penguasa.
Pasalnya, ia menilai bahwa banyak keputusan hukum yang justru merugikan pihak dari lawan yang memiliki kuasa ini.
"Walaupun ada di negeri kita Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, yang berperan sebagai payung yang paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan, mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi, dan seterusnya, tapi kita berhadapan dengan realita yang ada," kata Surya dalam pidatonya di acara Silatnas Badan Advokasi Hukum DPP Nasdem, di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (10/3/2023).
"Banyak keputusan yang mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih," sambungnya.
Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak agar tidak menutup mata terhadap penegakan keadilan yang dianggap hanya memberikan manfaat terhadap penguasa.
"Indonesia sebagai satu negeri dan negara hukum, jelas bagi negara kita agar prinsip-prinsip hukum, rule of law yang merupakan sesuatu komitmen yang mengikat semua pihak tanpa membedakan perbedaan kita, status sosial kita," tuturnya.
Ketua Umum Partai NasDem berpendapat bahwa penegakan dan keadilan hukum di Indonesia harus dilakukan dengan baik dan paripurna.
"Kenapa saya mengatakan memakai penegasan baik dan paripurna? Karena dia tidak bisa berdiri dengan pasal demi pasal yang kita pahami, yang perlu kita perdebatkan. Tapi juga bagaimana kita juga berikhtiar, mengerahkan seluruh jiwa dan raga dalam diri kita untuk membawa perjuangan kita ke tahap yang lebih baik mencapai keberhasilan," jelas Surya Paloh.
