PARBOABOA, Jakarta - Seluruh kementerian sepakat untuk menerapkan konsep work from home (WFH) sebagai langkah dalam menghadapi masalah polusi udara yang melanda Jabodetabek. Kini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang merumuskan aturan resmi melalui surat edaran terkait implementasi WFH ini.
Informasi ini diumumkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pada hari Minggu (20/8/2023). Menurutnya, keputusan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menangani isu serius polusi udara yang tengah terjadi di wilayah Jabodetabek.
Budi Karya menjelaskan, sebelumnya telah diadakan pertemuan antar para menteri dan pemimpin daerah yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, pada Jumat (18/8/2023).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar; Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, dan Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suyudi Ario.
Tidak hanya pihak kementerian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lebih awal memutuskan untuk menjalankan uji coba WFH bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam uji coba ini, sekitar 50 persen dari total ASN akan terlibat dan dijadwalkan akan berlangsung selama dua bulan, dari tanggal 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.
Sementara itu, dalam rangka KTT ASEAN yang direncanakan berlangsung pada 4-7 September 2023, sekitar 75 persen dari total ASN yang biasanya bekerja di dekat lokasi acara akan diwajibkan menjalankan WFH, sementara sisanya tetap bekerja di kantor.
Penerapan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga akan diberlakukan, melibatkan 50 persen siswa di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN.
Namun, beberapa pengamat masih memiliki keraguan terkait efektivitas WFH. Salah satu di antaranya adalah Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
Dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa sebelumnya, dia memprediksi penerapan WFH yang direncanakan akan dimulai pada bulan September mendatang mungkin tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Dia juga menegaskan, WFH memerlukan insentif lain dan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada masing-masing perusahaan.
Keraguan akan efektivitas WFH muncul karena masih ada ketidakpastian apakah perusahaan-perusahaan akan menerapkan kebijakan ini secara luas atau tidak. Selain itu, juga belum jelas apakah WFH akan benar-benar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan signifikan.
Sebagai informasi, kualitas udara di wilayah Jabodetabek belakangan ini memang memburuk. Berdasarkan pantauan indeks kualitas udara dari IQAir pada Minggu pagi, Jakarta bahkan tercatat sebagai kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, dengan skor 156.
Namun, dari pantauan pad Minggu siang, indeks kualitas udara Jakarta sedikit turun menjadi 151. Dengan perubahan ini, Jakarta tidak lagi menduduki peringkat pertama dalam daftar kota dengan polusi udara terparah di dunia.
Editor: Umaya khusniah
