PARBOABOA, Jakarta - Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengingatkan agar harga Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) harus murah dan terjangkau masyarakat.
"Harga harus merakyat ya, jangan mahal, wajib murah. Pemerintah harus melihat dari semua sisi hingga aspek mengenai kereta api cepat ini, sebab jika terlalu mahal masyarakat enggan menggunakan transportasi ini," katanya kepada PARBOABOA.
Rencananya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober 2023 mendatang.
Adapun tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini berkisar Rp250 ribu hingga Rp300 ribu untuk satu kali perjalanan.
Djoko juga meminta pemerintah mengutamakan keselamatan dan pelayanan yang baik kepada penumpang.
"Ini yang penting nih ya, keselamatan penumpang adalah nomor 1. Pegawai di Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga harus sopan dengan memberikan pelayanan yang cukup baik kepada pengguna," cetusnya.
Djoko berharap setelah Kereta Cepat Jakarta Bandung mulai beroperasi, Kementerian Perhubungan bisa membuat transportasi cepat lain bisa bertambah di kota-kota lain di Indonesia.
"Saya apresiasi penuh ya kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam membuat transportasi baru dengan jarak tempuh yang singkat dan semoga bisa bertambah ke kota-kota lain di Indonesia," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melakukan uji coba sekaligus meninjau pengembangan pembangunan aksesibilitas di 4 stasiun yang akan dilintasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Selain Menhub, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan melakukan pengecekan Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 13 September 2023.
"Saya melakukan pengecekan progres aksesibilitas jalan penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebelum beroperasi pada 1 Oktober 2023, Bapak Presiden Joko Widodo akan mencoba kereta cepat pada 13 September," katanya.
Percobaan jalur ini meliputi stasiun keberangkatan di kawasan Halim Jakarta, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang dan Stasiun Akhir Tegalluar, Jawa Barat.
Budi Karya Sumadi menambahkan, Kemenhub akan terus berkolaborasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, PT. Jasa Marga, dan swasta terkait percepatan persiapan aksesibilitas KCJB.
