PARBOABOA, Jakarta - Beberapa kalangan menilai pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan dari Kepolisian untuk menjaga stabilitas harga beras cukup telat. Apalagi saat ini terjadi kenaikan harga beras di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi mengatakan, Satgas Pangan Polri baru bergerak saat harga beras mulai mahal.
"Ketika harga beras mahal atau langka, Satgas Pangan Polri baru bergerak," katanya kepada PARBOABOA, Jumat (6/10/2023).
Prima Gandhi juga meminta pengawasan yang dilakukan Satgas Pangan Polri dilakukan di seluruh Indonesia.
Diketahui, Badan Pangan Nasional telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk beberapa wilayah di Indonesia, yaitu:
Zona A meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp10.900 per kilogram.
Zona B meliputi Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sumatra lainnya sebesar Rp11.500 dan zona C meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat sebesar Rp11.800.
Sementara untuk rata-rata harga beras medium di tingkat pembeli, per 5 Oktober 2023, sebesar Rp12.844 atau 15,14 persen di atas harga eceran tertinggi untuk zona A.
Kemudian Rp13.567 atau 15,24 persen di atas harga eceran tertinggi di zona B dan Rp14.800 atau 20,27 persen di atas harga eceran tertinggi untuk zona C.
Sedangkan harga beras medium yang dijual di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebesar Rp11.117 per kilogram.
Sebelumnya, Satgas Pangan Polri melakukan pendampingan dan pengawasan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran yang mulai merangkak naik.
"Terutama proses pendistribusian program beras, stabilitas pasokan dan harga pangan," ungkapnya Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Whisnu Hermawan, Kamis (05/10/2023).
Pengawasan ini dilakukan, kata Whisnu, untuk memastikan tidak terjadinya penimbunan-penimbunan beras yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan kenaikan harga.
"Serta memonitor gudang-gudang penyimpanan beras sebagai antisipasi terjadinya penimbunan oleh spekulan dan tindakan-tindakan lain yang dapat menyebabkan terhambatnya proses jalur distribusi beras ke masyarakat," ungkapnya.
Saat ini stok indikatif cadangan beras pemerintah (CDP) Bulog mencapai 1,7 juta ton per 4 Oktober 2023. Dari jumlah itu juga telah dilakukan pembongkaran untuk disalurkan ke masyarakat sebanyak 27.000 ton. Terkait beras impor dari Vietnam, totalnya mencapai 2 juta ton untuk sepanjang tahun 2023.
