PARBOABOA, Jakarta - Upaya pemerintah menstabilkan harga beras di Indonesia masih belum terlihat. Harga beras di pasaran masih tinggi.
Kondisi itu, menurut pengamat kebijakan publik, Uchok Sky, salah satunya karena Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tidak transparan. Terutama terkait manajemen beras di Tanah Air.
"Hal itu ada di manajemen Bulog yang tidak bisa mengelola beras ini termasuk beli beras petani. Misalnya saya ini mau membeli beras ke Bulog susahnya bukan main," kesalnya saat dihubungi PARBOABOA, Rabu (11/10/2023).
Uchok kemudian meminta Bulog dan Kementerian BUMN bertanggung jawab dengan memperbaiki manajemen beras. Termasuk antisipasi jika terjadi gagal panen nantinya.
Ia juga menduga ada monopoli yang dilakukan Bulog terkait distribusi beras, apalagi pemerintah telah menambah kuota impor sebanyak 1,5 juta ton.
Meski tak menampik bahwa solusi terbaik untuk menstabilkan harga dengan mengimpor beras, namun Uchok meminta pemerintah mencari solusi lain dan terbaik untuk menurunkan harga beras di Tanah Air.
Diketahui, pemerintah kembali menambah kuota impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Padahal sebelumnya, kuota impor beras yang dikeluarkan pemerintah sebanyak 2 juta.
Dengan tambahan itu, jumlah izin impor beras yang dikeluarkan pemerintah sebanyak 3,5 juta ton. Penugasannya diserahkan kepada Bulog RI.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, saat meninjau operasi pasar di Pasar Induk Cipinang mengingatkan kebijakan impor beras harus melihat produksi dalam negeri.
Menurutnya, impor beras jangan sampai mengabaikan produksi dalam negeri, karena kondisi tersebut sering menjadi celah oknum untuk mencari keuntungan sesaat.
"Jadi saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasian rakyat, kasian petani, kalau 'pemainnya' begitu-begitu saja selalu cari uang cepat. Nah ini harus diberantas, dan sudah waktunya kita berantas mereka," kata Erick.
Ia menegaskan, program stabilisasi harga beras terus dilakukan, berbarengan beriringan dengan penegakan hukum.
Erick mengakui melibatkan Satgas Pangan Polri, Pemerintah Daerah dan masyarakat agar harga beras stabil dan terjangkau masyarakat.
Ia juga mengeklaim saat ini stok beras masih aman, yaitu sebesar 1,7 juta ton di Oktober dan 2 juta ton di November.
Selain itu, pemerintah juga telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp8 triliun kepada 21,3 juta lebih keluarga penerima manfaat (KPM).
PARBOABOA berusaha menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melalui sambungan telepon untuk meminta keterangan lebih lanjut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan Rabu malam, belum ada tanggapan dari Budi Waseso.
