PARBOABOA, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyoroti Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, tindakan OTT yang terlalu sering mencoreng nama baik Indonesia di mata negara lain.
"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat berbicara di acara Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Oleh karena itu, orang kepercayaan Presiden Joko Widodo ini mendorong agar KPK memasifkan digitalisasi dalam setiap lini perencanaan hingga penggunaan anggaran pemerintah, sehingga kegiatan bawah tangan bisa terdeteksi untuk dicegah.
Meskipun mustahil untuk membuat Indonesia benar-benar bersih dari tindakan korupsi, namun digitalisasi dapat mempersempit tindakan curang tersebut.
"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau," ujar Luhut.
Lebih dari itu, Luhut meyakini dengan adanya digitalisasi maka koruptor tidak akan berani main-main dengan anggaran yang ada. Dia mencontohkan, saat ini sudah ada 14 pelabuhan dengan perizinan digital.
Luhut pun mengatakan digitalisai pelabuhan ini akan terus ditambah, dimana untuk tahun depan direncanakan akan ada 149 pelabuhan kecil yang akan menerapkan digitalisasi.
Namun, ucapan dari Luhut ini mendapat kritik dari Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Menurut Abraham, OTT KPK merupakan salah satu tugas dan kewenangan dari lembaga antirasuah tersebut.
Pasalnya, OTT merupakan bagian dari usaha law enforcement atau penegakan hukum, sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari KPK.
"Kalau tetap dalam kerangka law enforcement yang dilakukan KPK sebagai lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan, no problem menurut saya."
Abraham menilai, OTT menjadi masalah apabila disalahgunakan untuk kepentingan lain.
