PARBOABOA, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan setiap kepala daerah harus memiliki program prioritas sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan masyarakatnya.
Program tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang dapat dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat.
"Tidak ada gubernur, bupati, maupun wali kota yang sukses jika birokrasinya tidak kompak. Untuk itu setiap kepala daerah, setiap pemda, perlu menentukan skala prioritas," kata Abdullah Azwar Anas saat memberikan pengarahan kepada jajaran ASN se-Provinsi Kepri di Kota Tanjungpinang dilansir ANTARA, Rabu (28/10/2022).
Abdullah menilai, kunci dari kesuksesan program adalah pemimpin paham visi dan misi dan dapat menentukan skala prioritas. Program prioritas ini akan mempermudah dalam bekerja dan mengukur keberhasilan. Supaya tidak terlihat sibuk tapi kurang memberikan hasil yang baik.
“Banyak yang terlihat sibuk tapi kurang produktif. Anggaran habis tapi hasilnya tidak tercapai,” ujar Abdullah.
Ia mengatakan, perlu komitmen dan kekompakan dari setiap lapisan birokrasi untuk dapat mewujudkan birokrasi yang cepat dan lincah seperti yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu, ia mengatakan Presiden Jokowi berpesan agar birokrasi tidak hanya jadi tumpukan kertas atau dokumen. Melainkan birokrasi harus bisa bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Seperti salah satu contoh birokrasi yang berdampak nyata yaitu, perizinan yang mudah untuk pelayanan, serta transformasi digital dari segala aspek pemerintahan.
"Reformasi birokrasi itu bagian dari urat nadi pelayanan publik. Pencapaian tujuan, program prioritas harapan masyarakat itu akan berjalan dengan baik kalau birokrasinya baik pula," kata Abdullah.
