PARBOABOA, Jakarta – Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gontha menyebut jika Singapura siap untuk mengambil alih perhelatan balap mobil listrik Formula E Jakarta.
Menurut Peter, hal ini terjadi karena ajang balap Formula E di Jakarta tersebut sering diributkan oleh berbagai pihak.
"Info A1 media international: Singapore akan mengambil alih perhelatan balapan mobil Formula E dan manandatangani perjanjian 10 tahun dengan FEO gara gara Indonesia ribut mengenai FORMULA E bulan lalu. Marilah kita ribut terus agar semua dilakukan di Singapore aja!," ucap Peter sebagaimana dikutip Parboaboa.com dari laman Twtiter pribadinya @PeterGontha, Rabu (07/09/2022).
Isu mengenai Formula E Jakarta saat ini kembali menjadi sorotan publik lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu kemarin.
Anies dimintai keterangan selama kurang lebih 11 jam terkait penyelenggaran Formula E di Jakarta. Ia mengaku senang karena telah membantu KPK dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.
"Tadi Kami diminta memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan, Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan, akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas," ucap Anies di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (07/09/2022).
Di sisi lain, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai bahwa laporan keuangan balap mobil listrik Formula E tidak perlu diungkap ke publik karena sudah diaudit oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sekarang, ada enggak kewajiban ungkap ke publik (hasil audit laporan keungan Formula E)? Kan sudah ada lembaganya yang mengaudit, yaitu BPK" katanya kepada awak media, Rabu (07/09/2022).
Untuk diketahui, isu ini pertama kali mencuat dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak yang menyatakan bahwa laporan keuangan penyelenggaraan Formula E 2022 masih belum diaudit lantaran tak adanya kantor akuntan yang bersedia untuk mengauditnya.
"Dalam rapat evaluasi P2APBD (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) minggu lalu, jelas terungkap bahwa audit tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan tidak ada kantor akuntan yang baik yang bersedia mengaudit," kata Gilbert dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (07/09).
