Jokowi Minta Badan Pangan Nasional Hitung Harga Gabah Kering Petani

Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis, (09/03/2023). (Foto: Dok. BPMI Setpres/Laily Rachev)

PARBOABOA, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pangan Nasional untuk menghitung harga untuk gabah kering panen (GKP) dari petani yang saat ini dikeluhkan terlalu rendah.

“Tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya (gabah kering panen) jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah,” kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau secara langsung panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, (09/03/2023).

Ia mengatakan bahwa pemerintah memiliki perhitungan dengan memperhatikan sejumlah komponen lain dalam produksi. Oleh karena itu, Jokowi meminta Badan Pangan Nasional guna merumuskan harga yang ideal untuk gabah dari petani.

“Pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen per produksi beras. Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya, sudah ketemu,” jelasnya.

Kemudian, dari perhitungan tersebut, Jokowi berharap harga gabah akan berada dalam batas wajar yang nantinya berimbas juga pada harga beras di pedagang hingga pembeli. Dengan demikian, semua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan yang dibuat oleh pemerintah ini.

“Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mendapatkan keluhan dari petani soal pupuk, terutama pupuk bersubsidi, baik dari harga maupun ketersediannya.

Mengenai hal tersebut, presiden pun menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi pupuk nasional meskipun bahan bakunya lebih sulit akibat perang Rusia-Ukraina.

“Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi paling 3,5 juta ton dan kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton ada tambahan. Impor kita 6,3 juta (ton), artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya,” jelasnya.

“Ini yang nanti akan segera kita usahakan tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia,” tandasnya.

Editor: Maesa
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS