Gubernur Ungkap Aksi Kekerasan di Papua Meningkat di Era Jokowi

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyebutkan bahwa aksi kekerasan di Papua cenderung meningkat saat di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Instagram @lemhannas_ri)

PARBOABOA, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyebutkan bahwa aksi kekerasan di Papua cenderung meningkat saat di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Andi mengatakan, temuan itu didapatkan dari satu putaran kajian yang dilakukan Lemhannas. Pada tahun ini, Lemhannas berencana melakukan tujuh putaran kajian tentang Papua.

"Temuannya memang menunjukkan kalau dari sisi data kuantitatif, aksi kekerasan Papua itu masih cenderung meningkat, di masa Pak Jokowi malah cenderung meningkat, itu temuan pertama," kata Andi dalam Forum Komunikasi bertema Mitigasi Risiko Krisis 2023, Rabu (22/2/2023).

Temuan kedua, Andi menjelaskan bahwa aksi kekerasan di Papua cenderung tidak berpola, kecuali terkait lokasi. Menurutnya, kekerasan yang tidak berpola itu mengkhawatirkan.

"Kalau lokasi kita bisa tahu, modusnya, terbanyaknya ada di mana, di kabupaten mana, wilayah mana, ada polanya, tapi selain lokasi tidak ada polanya," kata Andi

"Dilakukan bulan apa, dilakukan dengan sebab apa, oleh kelompok apa, menyerang apa, tidak ada polanya, dan itu mengkhawatirkan karena tidak ada polanya," imbuh dia.

Temuan lainnya, Ia menyebut bahwa tidak ada korelasi antara indikator ekonomi, indikator sosial dengan aksi kekerasan di Papua.

"Misalnya naik turunnya gini ratio dengan aksi kekerasan, enggak ada korelasi. Dana otsus dengan aksi kekerasan, data menunjukkan tidak ada korelasi. Tingkat kemiskinan, tidak ada korelasi, pengangguran terbuka, tidak ada korelasi," kata Andi.

Lantaran tidak berpola dan tidak ada korelasi dengan sejumlah indikator itu, Lemhannas masih mencari treatment untuk Papua.

"Temuannya tidak ada korelasi, dalam artian kita belum punya treatment tentang Papua, harus dicari treatment-nya apa untuk Papua tersebut, itu yang jadi PR Ibu Deputi untuk 6 (kajian) putaran berikutnya, bagaimana menemukan treatment untuk Papua," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya bakal memaparkan hasil kajian itu dalam rapat tentang Papua di Kantor Staf Presiden.

"Hari Kamis besok akan ada rapat Papua di Bina Graha, kami diundang hadir untuk memaparkan temuan kami," katanya.

Editor: Sondang
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS