PARBOABOA, Jakarta - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaikhul Islam Ali mendukung pencopotan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko karena dinilai tak memiliki kemajuan.
"Kami menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” kata Syaikhul dalam keterangannya, Rabu (01/02/2023).
Dukungan itu ada, sebab menurut Syaikhul, dengan pencopotan Laksana, maka akan menjadi pintu masuk dalam menyelamatkan lembaga BRIN.
Di sisi lain, ia juga memberikan dua rekomendasi penting dari Komisi VII untuk BRIN yang merupakan hasil rapat pada Senin (30/01/2023).
Rekomendasi pertama adalah mencopot Laksana Tri Handoko, dan yang kedua adalah mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN pada tahun 2022.
Lebih lanjut, Syaikhul mengatakan, sebagai lembaga baru, BRIN harusnya fokus pada program konsolidasi kelembagaan. Terlebih, lanjutnya, BRIN merupakan lembaga yang terbentuk atas berbagai entitas riset dan inovasi yang jumlahnya belasan hingga puluhan.
“Nah harusnya ada prioritas program terkait konsolidasi kelembagaan ini. Tetapi fakta di lapangan masih ada kerancuan terkait otoritas kewenangan maupun skema penggabungan," ujar Syaikhul.
"Banyak pegawai BRIN yang mengeluh karena harus rebutan sekadar tempat duduk karena ketidaksiapan sarana prasarana dalam proses penggabungan ini,” lanjut Syaikhul.
Politisi PKB ini menegaskan jika perlu ada upaya cepat dalam menyelamatkan BRIN, maka salah satunya adalah menganti sosok Laksana Tri Handoko dengan yang lebih berkompeten.
Dia pun menyarankan agar pertimbangan kapabilitas dan profesional harus ditonjolkan dalam memilih Kepala BRIN yang baru daripada pertimbangan dari sisi politis.
“Sebagai seorang manajer bisa saja Kepala BRIN tidak harus berlatar seorang peneliti, tetapi seorang manajer profesional untuk memastikan konsolidasi kelembagaan bisa dilakukan dengan seksama," paparnya.
"Kita tahu bersama misalnya menteri kesehatan meskipun tidak berlatar sebagai seorang dokter ternyata mampu memperbaiki kinerja dari Kementerian dalam menghadapi situasi pandemi kemarin,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyoroti kinerja BRIN dan kepalanya dalam rapat di DPR pada Senin (30/01/2023) dengan mengungkapkan realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka Rp6,38 triliun.
"Dari awal kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran BRIN pada riset negara kita masih minim sekali,” ujar Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin.
“Karena apa, dari anggaran total Rp6,38 triliun, 4 triliunnya full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian,” sambungnya.
Oleh sebab itu, ia meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan dana BRIN sepanjang 2022.
“Saya minta forum ini untuk aparatur terkait, BPK, melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik pada penggunaan anggaran BRIN ini,” tegasnya.
Kemudian Mama meminta agar Kepala BRIN diganti karena permasalahan tersebut telah terjadi selama dua tahun.
“Karena ini sudah hampir dua tahun bermasalah,” pungkasnya.
