PARBOABOA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meredam ego sektoral demi mensukseskan Kurikulum Merdeka.
Dilansir dari dpr.go.id, Dede menilai bahwa kesuksesan dari penerapan kurikulum itu tergantung pada kemauan pemda maupun Pemerintah Kota (Pemkot) yang menangani SD dan SMP.
Adapun untuk SMK, SMA serta Sekolah Luar Biasa (SLB) bergantung pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) itu sendiri.
Oleh karenanya, pemerintah pusat dan pemda harus berkolaborasi mensukseskan Kurikulum Merdeka yang saat ini tengah disosialisasikan secara masif oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
"Saya masih sering melihat ada dualisme kepentingan, seperti saat sosialisasi Kurikulum Merdeka di Bandung Barat yang membicarakan SMK juga, tetapi orang pemprov tidak hadir,” kata Dede Yusuf dalam keterangannya, Senin (22/05/2023).
“Padahal, kalau kegiatannya ada SMK, orang pemprov seharusnya ada sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait SMK dan SMA terjawab oleh dinas provinsi," sambungnya.
Menurut Dede, sinkronisasi antar dinas yang ada di bawah pemerintah kabupaten/kota serta provinsi juga turut menjadi faktor krusial dalam mensukseskan penerapan Kurikulum Merdeka.
"Jika ada dualisme tanggung jawab, akan sulit berkoordinasi, ada yang mengatakan domain saya SD dan SMP, domain saya SMA dan SMK, padahal seharusnya bisa saling komunikasi,” ucapnya.
“Nah, yang kayak gini, tentu kami minta dukungan dari Kemendikbud Ristek untuk terus memberikan bimbingan pelatihan agar ada sinkronisasi antara dinas-dinas di daerah," lanjut dia.
Diketahui, Kemendikbud Ristek telah menghadirkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2022 dengan penyederhanaan dan peningkatan fokus terhadap pengembangan karakter para siswa.
Tujuannya adalah agar guru dapat lebih fokus kepada para siswa. Selain itu, para pendidik juga dapat merancang sendiri sistem pembelajaran yang menurut mereka sesuai dengan potensi murid-muridnya.
"Ukuran keberhasilan bukan pada kelengkapan dokumen atau kepatuhan administrasi, tetapi pada seberapa jauh terjadi perubahan pada diri anak," kata Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek, Zulfikri dalam keterangannya.
"Mendidik adalah memerdekakan anak secara lahir batin. Tidak hanya pengetahuan yang kita kejar, tetapi juga karakternya," tandas dia.
