PARBOABOA, Jakarta - Wacana penerapan pajak pada judi online telah muncul dengan tujuan utama mengurangi minat masyarakat terhadap aktivitas perjudian daring.
Namun, sejumlah dampak negatif yang kompleks mengiringi wacana ini, menimbulkan pertanyaan tentang keefektifannya serta masalah terkait hukum, sosial, dan etika.
Dari segi hukum, judi online telah dilarang di Indonesia berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016.
Aktivitas ini dianggap pelanggaran hukum yang bisa mengakibatkan hukuman penjara dan denda hingga Rp10 juta.
Ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan aktivitas perjudian online yang dikategorikan tindakan ilegal di Indonesia.
Dari segi etika, menerapkan pajak pada judi online dapat memberikan kesan bahwa pemerintah memberikan pengakuan resmi terhadap aktivitas tersebut.
Ini memunculkan dilema etika tentang sejauh mana pemerintah harus terlibat dalam memungut pajak dari aktivitas yang merusak dan ilegal.
Pertanyaannya, apakah pendapatan tambahan dari pajak ini sebanding dengan risiko sosial dan etika yang menyertai judi online?
Kontroversi yang timbul akibat wacana pajak judi online ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa memicu ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada.
Oleh karena itu, selain dampak finansial, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari kebijakan ini.
Dampak Negatif Pajak Judi Online
Wacana penerapan pajak judi online ini memiliki banyak dampak negatif, antara lain:
Peningkatan Risiko Masalah Perjudian
Penerapan pajak judi online dapat meningkatkan risiko masalah perjudian seperti adiksi dan kerugian finansial.
Ini karena fokus pada pajak namun tidak memprioritaskan perlindungan individu dari dampak negatif perjudian.
Beban Finansial Tambahan
Individu yang sudah terkena dampak negatif perjudian online, seperti adiksi atau utang besar, akan menghadapi beban finansial tambahan akibat pajak judi online.
Dampak Sosial Terhadap Keluarga dan Teman-Teman
Lingkungan individu yang terkena dampak perjudian online akan merasakan tekanan tambahan dalam mendukung individu yang terkena dampak.
Pengurangan Dana untuk Program Pencegahan
Pajak yang tinggi dapat mengurangi dana yang tersedia untuk program edukasi dan pencegahan masalah perjudian, menghambat upaya memberikan informasi dan dukungan kepada individu yang rentan terhadap perjudian berlebihan.
Peningkatan Angka Kriminal
Meski penerapan pajak pada judi online dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemerintah, tetapi dampak buruk akan muncul pada tingkat kriminalitas.
Tanpa pengaturan yang cermat, praktik kriminal seperti pencucian uang, Pinjaman Online (Pinjol), dan aktivitas kriminal lainnya dapat berkembang tanpa kendali.
Dalam menghadapi wacana pajak judi online, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak-dampak ini serta menjaga keseimbangan antara upaya untuk mengurangi aktivitas perjudian online ilegal dengan melindungi masyarakat dari risiko yang dapat timbul.
