Parboaboa, Jakarta - Tiga organisasi lingkungan yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meluncurkan 'Dana Nusantara'.
Tujuannya untuk memberi pendanaan langsung kepada masyarakat dan komunitas adat yang tergabung di tiga organisasi tersebut.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN, Rukka Sombolinggi, Dana Nusantara untuk menjawab persoalan terkait pemberdayaan sumber daya manusia dan alam sekitarnya.
Dana Nusantara menjadi inisiatif pertama di dunia dalam penyaluran dana hibah langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal. Apalagi saat ini, 80 persen keanekaragaman hayati dunia dilindungi dan dikelola masyarakat adat dan komunitas lokal.
"Dengan Dana Nusantara ini, kami berharap kontribusi mengurangi emisi, deforestasi dan degradasi hutan akan semakin besar," kata Rukka Senin (8/5/2023).
Saat ini pendanaan global merespons perubahan iklim dan menjaga lingkungan yang menyasar masyarakat adat dan komunitas lokal hanya 1 persen atau sekitar 270 juta dolar (sekitar Rp3,9 triliun). Dari jumlah itu, lanjutnya, hanya 16 persen atau 47 juta dolar (sekitar Rp691 miliar) yang disalurkan langsung ke masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia.
Padahal, wilayah ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal semakin terancam akibat lemahnya perlindungan dan pengakuan pemerintah serta derasnya arus investasi.
"Kita perlu membuat terobosan baru guna melindungi serta mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat dan komunitas lokal," jelasnya.
Sementara itu, Sekjen KPA, Dewi Kartika menyebut Dana Nusantara ini menjadi momentum untuk menunjukan solidaritas lintas gerakan dari masyarakat adat, reforma agraria, dan lingkungan.
"Dana Nusantara akan membantu komunitas dari sisi penguatan organisasi dan membangun kemandirian ekonomi," tegas Dewi.
Dana Nusantara Dorong Pengakuan Wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal
Sementara Direktur Eksekutif LSM Walhi, Zenzi Suhadi menjelaskan Dana Nusantara juga mendukung masyarakat adat dan komunitas lokal mendorong pengakuan terhadap wilayah mereka.
"43 tahun yang lalu Walhi sudah bekerja untuk kita melindungi wilayah masyarakat dan mengembalikan wilayah masyarakat," kata Zenzi Senin (8/5/2023).
Walhi, kata Zenzi, mendorong Dana Nusantara agar nilai Masyarakat adat bisa terlihat, apalagi beberapa hutan di Nusantara sudah banyak yang hancur.
"Proses pemulihan terhadap hutan itu harus segera dilakukan saat ini dengan masyarakat adat dan komunitas lokal bekerja memulihkan satu juta hektare hutan," ungkap Zenzi.
Zenzi melanjutkan, proses pemulihan hutan tersebut dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat dan mengembalikan pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
"Pasalnya, selama ini hutan ditebang, lingkungan dihancurkan, hak masyarakat dirampas atas dasar alasan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Walhi ingin mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dibangun masyarakat bersamaan dengan proses pemulihan lingkungan dan pengakuan hak bersama.
"Dana Nusantara ini kami buat mekanismenya untuk langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal," kata Zenzi.
"Kalau selama ini dukungan kita terhadap komunitas itu lebih pada mempertahankan wilayah mereka. Tapi apa potensi mereka yang dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa," imbuh dia.
Menurutnya, tidak ada pilihan lain negara saat ini terus membangun ekonomi akan tetapi dalam waktu yang sama menghadapi perubahan iklim.
"Untuk apa kita terus membangun di atas permukaan bumi kalau suatu saat bumi ini tidak layak untuk dihuni," terangnya.
Harapannya, tambah Zenzi, Dana Nusantara juga dapat mendukung bukan hanya masyarakat adat, komunitas adat, dan petani dari anggota Walhi, AMAN, dan KPA.
"Tetapi juga terbuka untuk mendukung inisiatif rencana dan cita-cita masyarakat adat, komunitas lokal di seluruh masyarakat di nusantara," imbuhnya.
