PARBOABOA, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor hasil minyak mentah Indonesia mulai Januari hingga Juli 2022 menyentuh di angka US$14,376 miliar atau naik 97,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto mengatakan, tingginya nilai impor dipengaruhi karena harga komoditas minyak mentah dunia yang masih bertengger tinggi, sedangkan permintaan domestik terus meningkat signifikan hingga saat ini.
Untuk volume impor hasil minyak termasuk bahan bakar mobil, motor, pesawat, dan diesel hanya berada di angka 14.3 juta ton sepanjang Januari hingga Juli 2022. Angka ini turun sekitar 17,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
"Impor hasil minyak termasuk bahan bakar motor, pesawat, diesel, dan lain-lain untuk Januari-Juli 2022 nilainya US$14,37 miliar, volumenya 14,3 juta," ucap Setianto dalam konferensi pers, Senin (15/8/2022).
Sementara itu, Setianto memaparkan nilai impor LPG pada periode Januari – Juli 2022 mencapai US$3,12 miliar. Dari sisi volume impor, jumlahnya naik 4.92 persen menjadi 3,9 juta ton.
“Dibandingkan Januari-Juli 2021 nilai impor LPG naik 49,64 persen secara volume meningkat 4,92 persen,” kata dia.
Meski begitu, total impor minyak dan gas (migas) turun 2,53 persen dari US$17,33 miliar menjadi US$16,89 miliar khusus Juli 2022.
Secara keseluruhan, nilai impor RI naik tipis 1,64 persen dari US$21 miliar menjadi US$21,35 miliar pada Juli 2022.
Catatan BPS soal lonjakan minyak terjadi di tengah isu kelangkaan BBM subsidi jenis pertalite di sejumlah wilayah di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengingatkan masyarakat untuk bersiap, jika pemerintah memilih menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah beban subsidi yang dinilai membengkak hingga mencapai Rp600 triliun sampai akhir tahun 2022.
Menteri Bahlil menyebutkan, pemerintah memiliki keterbatasan fiscal dalam memberikan subsidi di tengah harga minyak mentah dunia yang rata-rata berada di angka US$105 per barel saat ini.
“Rasa-rasanya untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi,” kata Bahlil saat Konferensi Pers Perkembangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Apalagi, Kata Bahlil, pemerintah memutuskan menambah kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada paruh waktu kedua tahun 2022, dengan tujuan meningkatkan konsumsi masyarakat yang melibihi proyeksi awal tahun.
Konsekuensinya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk subsidi pada paruh kedua tahun ini, diproyeksikan melebihi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan tahun 2022.
“Kuota (Pertalite) kita dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter maka terjadi penambahan subsidi, hitung-hitungan kami belum final bisa di Rp500 triliun sampai Rp600 triliun,” pungkasnya.
