PARBOABOA, Pematangsiantar - Seorang anggota Parlemen senior Rusia pada Rabu (1/6/2022) waktu setempat mengatakan, sejumlah wilayah Ukraina selatan yang dikuasai Moskow bisa menggelar referendum untuk menjadi bagian dari Rusia awal Juli ini.
Komentar itu disampaikan setelah sebelumnya Ukraina menuduh Rusia merencanakan untuk menggelar referendum kemerdekaan palsu di Kherson dan Zaporizhzhia.
"Saya tidak mengesampingkan bahwa ini mungkin terjadi pada awal Juli," kata Leonid Slutsky, kepala komite urusan luar negeri parlemen dan anggota senior tim perunding Moskow dan Ukraina.
"Saya tidak akan memprediksi di mana itu akan terjadi, tetapi saya berasumsi bahwa wilayah-wilayah yang dibebaskan akan mengadakan referendum kurang lebih secara bersamaan," lanjut Slutsky seperti dilansir kantor berita Rusia.
Kantor berita AFP melaporkan, Slutsky mengatakan langkah untuk menggelar referendum di Ukraina itu adalah hal yang masuk akal.
Pada 24 Februari lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukan ke Ukraina, tetapi Kremlin berkali-kali menekankan bahwa pihaknya tidak berusaha menjajah Ukraina.
Akan tetapi, suara-suara pro-Rusia dan para pejabatnya mengindikasikan bahwa tentara Rusia bermaksud tetap berada di wilayah yang dikendalikannya, seperti Kherson dan sebagian besar Zaporizhzhia.
Otoritas separatis di wilayah Luhansk dan Donetsk di timur Ukraina juga secara gamblang mengaku ingin menjadi bagian sari Rusia.
Sebelum Slutsky, anggota parlemen senior lainnya, Andrei Turchak, juga menyampaikan bahwa tidak diragukan jika keempat wilayah itu akan bergabung dengan Rusia.
Dalam keterangannya yang dirilis Rabu, Kremlin mengatakan bahwa penduduk di Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia bebas untuk memilih masa depan mereka.
"Kami tidak ragu bahwa mereka akan membuat keputusan terbaik," kata juru bicara Departemen Pertahanan Rusia Dmitry Peskov dalam konferensi pers.
Rusia mengerahkan pasukannya ke Ukraina dengan alasan untuk melindungi penduduk berbahasa Rusia di timur Ukraina.
Sebelum invasi kali ini, Rusia pada 2014 lalu telah mencaplok Semenanjung Crimea dari Ukraina dan menggelar referendum yang menurut Barat ilegal.
