PARBOABOA, Jakarta – Filsuf, Akademisi, dan Intelektual Publik Indonesia, Rocky Gerung menyebut beberapa pakar hukum negara saat ini tengah disewa oleh pemerintah atau negara untuk mengatur rancangan Perpu soal penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Kita tahu, sebagai orang akademis, kita tahu atau saya tahu banyak atau beberapa pakar hukum tata negara sedang disewa negara untuk mengatur rancangan Perpu itu,” kata Rocky pada Selasa (10/01/2023) yang dikutip Parboaboa dari kanal YouTube pribadinya Rocky Gerung Official.
“Jadi Perppu penundaan pemilu lagi digodok itu sebetulnya, diam-diam tuh,” sambung Rocky.
Ia menilai, dengan adanya kerja sama antara pakar dan negara ini, pasti bersifat timbal balik, dalam artian keduanya mendapat manfaatnya masing-masing.
“Dan tuker tambahnya apa? tuker tambahnya ada yang mau menjadi guru besar, lalu, oke bantuin bikin proposal dulu nanti dipercepat guru besarnya,” ujar Rocky mencontohkan.
“Ada yang memperbesar garasinya karena akan ada mobil baru yang masuk ke garasinya,” tambah Rocky Gerung.
Rocky juga menyebut, pakar hukum ini lah yang sebenarnya dapat merusak demokrasi di Indonesia. Sebab, mereka secara sadar menjual integritasnya agar mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri.
“Kan banyak hukum tata negara yang memang disewa negara, dan mereka inilah yang sebetulnya membusukan demokrasi itu,” tutur Rocky.
Lebih lanjut, Rocky melihat, saat ini tengah terjadi ketegangan dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), apalagi jika penundaan pemilu ini dipaksakan, maka untuk anggota kabinet yang masih berpikir secara akal sehat, mereka akan hengkang meninggalkan presiden.
“Ketegangan dalam kabinet juga menimbulkan spekulasi bahwa kalau penundaan itu dipaksakan, maka akan ada beberapa orang di kabinet yang sebetulnya akan sehatnya masih ada, lalu keluar dari kabinet,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan adanya permintaan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 merupakan tindakan yang tidak masuk akal.
Menanggapi hal tersebut, Intelektual Publik Indonesia menekankan, agenda penundaan pemilu ini sebenarnya memang ada, karena Puan Maharani tidak akan memberikan pernyataan seperti itu jika agenda tersebut tidak ada.
“Agenda penundaan itu ada, dan itu yang menyebabkan sebetulnya Puan bereaksi lebih awal. Kalau enggak ada agenda itu Puan enggak akan sekeras itu ngomong kan,” pungkasnya.
