PARBOABOA, Jakarta – Drone yang terus menerus datang menerobos perbatasan membuat Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol mengancam bakal menghentikan perjanjian militer dengan Korea Utara.
Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa Yoon melontarkan ancaman ini pada Rabu (4/1/2023), setelah mendengarkan paparan tindakan balasan untuk merespons penerobosan drone Korut pekan lalu.
Seperti yang diketahui, sebanyak lima drone Korut pekan lalu memasuki wilayah udara Korsel yang diduga kuat untuk mengumpulkan informasi penting. Bahkan, satu diantaranya mendekati Ibu Kota Seoul.
Melihat hal itu, militer Korsel mengerahkan jet tempur dan helikopter untuk mencegat kelima drone tersebut. Namun, drone-drone itu dilaporkan kembali ke wilayah Korut.
Atas hal itu, Yoon mengkritik cara militer Korsel menangani insiden penerobosan tersebut yang masih sangat kurang. Bahkan, sebuah pesawat tempur dilaporkan jatuh saat melakukan pencegatan.
Ia menyalahkan pemerintahan Korsel sebelumnya yang terlalu lembek karena terlampau mengandalkan kesepakatan antara kedua negara pada 2018 lalu. Pakta itu melarang kegiatan bermusuhan di daerah perbatasan. Masalahnya, pelanggaran paling banyak dilakukan Korut.
Oleh karena itu, ia mengancam akan menyetop kesepakatan tersebut. Yoon juga memerintahkan menteri pertahanannya untuk membentuk unit drone komprehensif yang dapat menjalankan berbagai misi.
Misi itu mencakup pemantauan, pengintaian, peperangan elektronik, hingga membentuk sistem guna memproduksi massal drone kecil yang sulit dideteksi.
"Dia juga memerintahkan percepatan produksi drone stealth tahun ini dan membuat dengan cepat sistem pembunuh drone," ucap sekretaris pers Yoon, Kim Eun Hye, seperti dikutip Reuters.
Untuk diketahui, Angkatan Darat Korsel telah mengoperasikan dua skuadron drone di bawah Komando Operasi Darat Sejak 2018. Tapi mereka dirancang untuk persiapan perang di masa depan.
Kementerian Pertahanan pun berencana meluncurkan unit lain yang fokus pada fungsi pengintaian dan pengawasan terutama pada drone-drone kecil
"Unit yang akan datang akan melaksanakan tugas yang benar-benar berbeda, menggelar operasi di berbagai bidang," kata Menteri Pertahanan Lee Jong-sup pekan lalu di parlemen.
