PARBOABOA, Jakarta – Pengamat tata kota Yayat Supriatna menyampaikan usulan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengendalikan pergerakan orang ke kantor-kantor di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Yayat menilai ini akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Hal tersebut ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) uji coba pengaturan jam kerja di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (01/11/2022).
“Untuk menyelesaikan macet Jakarta itu jantungnya dulu diurai, Pusat dan Selatan,” kata Yayat.
Menurutnya, meskipun penduduk yang tinggal di Jakarta Pusat tergolong sedikit, namun pergerakan pekerja yang terpusat di kawasan tersebut itu jauh lebih banyak dan menyebabkan kemacetan.
“Disitulah akumulasi pergerakan, hal lain yang menyebabkan kemacetan di Pusat dan Selatan yakni adanya pekerja yang tinggal di luar Jakarta, yakni Bekasi, Depok, dan lain-lain,” jelas Yayat.
Kemudian Yayat juga menjelaskan, setidaknya terdapat tujuh titik kemacetan di DKI Jakarta yang harus diurai pemerintah, yaitu Cawang, Pancoran, Kuningan, Semanggi, Slipi, Tomang, dan Grogol.
Yayat menyatakan, ketujuh simpul itu yang menjadi pusat bertemunya para pekerja dari berbagai wilayah di Jabodetabek.
Maka dari itu, dia mengusulkan, agar perkantoran di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menerapkan Work From Home (WFH) bagi sebagian pekerja.
"Karena bukan (kantor atau perusahaan) manufaktur. Satu lagi pembagian waktu antara tenaga operasional dan tenaga fungsional, itu yang WFH," ujar Yayat.
