PARBOABOA, Jakarta - Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengecam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta di bawah pimpinan Bupati Anne Ratna Mustika, karena tunduk pada kelompok intoleran yang mendesak penutupan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Purwakarta.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parboaboa, Halili menjelaskan, sebelum GKPS Purwakarta disegel pada 1 April lalu, sekelompok orang berpakaian putih dari luar masyarakat setempat, berusaha membubarkan ibadah yang berlangsung pada 19 Maret 2023 dan 26 Maret 2023.
Tindakan menghalang-halangi peribadatan tersebut kemudian dilaporkan pihak gereja ke aparat setempat. Namun bukannya mendapat solusi, Pemkab justru menyegel gereja tersebut.
“Namun laporan GKPS tersebut ‘berbuah’ penyegelan dengan alasan perizinan. Tampak sekali bahwa Pemkab tunduk pada kelompok intoleran,” ucapnya.
Hal ini menurut Halili menjadi bukti adanya kemunduran serius dalam perlindungan kelompok minoritas di Purwakarta.
Dia menyebut, Pemkab Purwakarta pada periode sebelumnya di bawah kepemimpin Bupati Dedi Mulyadi menunjukan sikap dan tindakan yang progresif dalam melindungi hak-hak minoritas agama, melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusial warga negara, dan membangun kehidupan berdampingan secara damai dalam kebinekaan (peaceful coexistence).
Namun menurutnya hal tersebut tidak lagi terjadi di masa kepemimpinan Bupati Anne saat ini.
“Maka, penyegelan GKPS oleh Bupati Anne dalam konteks ini merupakan kemunduran serius dalam perlindungan kelompok minoritas di Purwakarta,” jelasnya.
