PARBOABOA, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyakini bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Akan tetapi, Mahfud meragukan Pemilu tersebut akan berlangsung dengan substansif. Ia memperkirakan pesta demokrasi kali ini akan diwarnai dengan banyaknya pemilih yang bisa dibujuk oleh uang.
"Kalau itu iya bahwa pemilu akan diikuti oleh rakyat yang banyak bisa dibujuk oleh uang," kata Mahfud dalam diskusi bersama Rocky Gerung di RGTV Channel ID, Selasa (19/10/2022).
Menurutnya, politik uang dalam Pemilu 2024 sangat sulit dihindari. Mahfud juga menjelaskan alasannya dengan mengutip pernyataan Boediono saat pengukuhan sebagai guru besar Universitas Gajah Mada (UGM).
Saat itu, Boediono menjelaskan bahwa Pemilu yang substantif sulit diwujudkan di Indonesia, jika pendapatan per kapita rakyatnya masih kecil.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Djarot Saiful Hidayat mengaku akan mengkaji sistem proporsional tertutup untuk kembali diterapkan dalam Pemilu.
Djarot menilai demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengarah ke sistem demokrasi liberal yang individualistik. Terlebih lagi, sistem proporsional terbuka dalam Pemilu selama ini telah menimbulkan biaya politik yang mahal.
Ia meyakini sistem proporsional tertutup relatif Pemilu tidak akan banyak memakan biaya. Praktik jual-beli suara pun diklaim akan minim, sebab pemegang keputusan nantinya berada di partai politik.
"Dengan itu maka tidak ada lagi pertarungan antarcalon, mereka yang sekarang ngurusin partai luar biasa, berkorban luar biasa kemudian pada saat pencalonan itu kalah sama orang baru yamg membawa duit karena amplopnya lebih tebal, ini tidak fair," pungkasnya.
