PARBOABOA Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun untuk menutupi pembengkakan biaya (cost-overrun) proyek kereta cepat.
"Oh iya cost overrun kan kami audit BPKP, pekan depan ada rapat komite nanti kami biaya lah ada dari PMN melalui perpres, sama ada dari pinjaman juga. Jadi memang kami sedang skemakan," kata Tika di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (28/09/2022).
Tika menyampaikan kebutuhan PMN diperkirakan berkisar Rp3,2 triliun yang akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.
"Equitas pemerintah melalui KAI kan nambah, bukan berarti kami dimintai bantuan, tapi kewajiban kami karena pemilik saham KAI, karena KAI harus setor modal. Jadi memang itu kan, tidak ada project yang tidak ada equitasnya," ujarnya.
Selain itu, pihak BUMN menambahkan PMN ke KAI sebesar 25 persen dari porsi equitasnya.
"Porsi equitasnya 25 persen itu memang kami PMN, tadinya memang tidak ada PMN, tadinya pakai uang INKA dan KAI tapi karena covid-19 kan KAI bermasalah, kami perkuat KAI-nya," imbuhnya.
Dengan demikian, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga menyampaikan dana untuk menutupi pembengkakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan berasal dari konsorsium pemegang saham dan pinjaman (loan).
Arya menjelaskan 25 persen dari pembengkakan itu akan ditanggung konsorsium BUMN Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co Ltd sesuai dengan komposisi saham.
Sedangkan, 60 persen saham pada PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) dimiliki PSBI sebagai proyek sementara dan 40 persennya adalah milik Beijing Yawan.
Arya mengatakan, PSBI diperkirakan akan membantu menutupi pembengkakan sebesar Rp4 triliun yang mana dana tersebut berasal dari PMN yang masuk lewat PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sementara itu, konsorsium China diperkirakan akan membantu kekurangnya sebesar Rp 3 triliun dan 75 persen biaya sisanya akan dilunasi melalui hutang.
