PARBOABOA, Jakarta - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin mendekati kenyataan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa proses pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN akan dimulai pada April 2025.
Sebelumnya, sempat direncanakan bahwa pemindahan ini dilakukan pada Januari 2025. Namun, keputusan tersebut diubah karena adanya perayaan Lebaran yang jatuh pada Maret 2025.
Menurut Basuki, meskipun awalnya Januari 2025 menjadi target, rencana ini disesuaikan dengan situasi yang ada.
"Maret ada lebaran, jadi pemindahan kita lakukan mulai April," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa saat ini, pembangunan IKN tengah fokus pada pembangunan ekosistem pemerintahan, yang mencakup lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Fokus utama saat ini adalah membangun kantor dan hunian untuk lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta DPR, MPR, dan DPD.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota akan terlaksana paling lambat pada 2029.
"Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan, dan jika tidak ada kendala, pada 2028 atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," ungkapnya.
Pemindahan ini tentunya akan dilakukan setelah IKN siap memenuhi kriteria sebagai ibu kota politik, yang artinya harus ada kantor untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan di sana.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dijadwalkan pada tahun 2028.
Puan menegaskan bahwa DPR RI akan mengikuti keputusan pemerintah mengenai hal tersebut.
Menurut Puan, saat ini segala keputusan terkait IKN sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
Oleh karena itu, segala keputusan mengenai pemindahan ibu kota akan diikuti oleh DPR RI sesuai dengan arahan pemerintah.
"Saat ini, segala keputusan berada di pemerintah," ungkap Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa,(10/11/2024).
Puan juga mengungkapkan bahwa DPR siap untuk mempersiapkan gedung perkantoran di IKN dan meninggalkan Jakarta yang kini menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI).
Ia menyatakan bahwa DPR siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait perpindahan tersebut. Puan menegaskan bahwa pihaknya, siap mengikuti keputusan pemerintah mengenai hal in.
Progres Pembangunan dan Anggaran
Terkait dengan pembangunan infrastruktur di IKN, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, memastikan bahwa persiapan infrastruktur dasar di IKN terus berlangsung.
Alokasi anggaran untuk pembangunan ini juga sudah disiapkan dan diprioritaskan. Diana mengungkapkan bahwa hingga saat ini, ada 109 paket pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan, dengan total anggaran mencapai Rp89 triliun.
Progres pembangunan ini sudah mencapai 61,7 persen. Rinciannya, untuk batch 1 (terkontrak pada 2020 hingga Maret 2023) sudah mencapai 95,8 persen dengan 40 paket senilai Rp25,1 triliun.
Sementara untuk batch 2 (terkontrak pada April-November 2023), progresnya mencapai 75,1 persen dengan 31 paket senilai Rp27,6 triliun.
Batch 3 (terkontrak pada Desember 2023 hingga 2024) yang terdiri dari 38 paket senilai Rp36,2 triliun, masih berada pada progres 27,9 persen.
Diana juga menyampaikan bahwa beberapa infrastruktur penting diperkirakan selesai pada akhir tahun 2024 ini dan akan segera diresmikan.
Di antaranya adalah Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator.
Selain itu, pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun juga menjadi prioritas, terutama dalam pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi.
Semua ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan ASN dan warga yang pindah ke IKN, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak di ibu kota baru ini.
Dengan segala persiapan dan progres yang ada, pemindahan ASN ke IKN pada April 2025 tampaknya semakin nyata.
Infrastruktur dasar yang terus dikebut pembangunannya, bersama dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan, menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan cita-cita menjadikan IKN sebagai ibu kota baru yang modern dan nyaman.
Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota politik secara penuh pada 2029, setelah semua infrastruktur dan fasilitas pendukung siap.
