PARBOABOA, Medan - Peneliti politik dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menilai, partisipasi masyarakat semakin menurun sejak masa reformasi.
"Pada Pemilu 1999, partisipasi pemilih mencapai 92,7 persen, sementara pada 2014 hanya mencapai 75,1 persen dan meningkat sedikit tahun 2019 sebanyak 81,7 persen. Namun tidak setinggi saat sebelum reformasi yang biasanya di atas 90 persen," katanya dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (2/9/2023).
Wasisto mengungkapkan, ada tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat menurun di setiap Pemilu. Alasan pertama adalah kekecewaan masyarakat terhadap elite politik maupun partai yang berkuasa atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya.
Alasan kedua, lanjut Wasisto, karena adanya narasi atau insentif besar seperti politik SARA dan politik uang.
Alasan yang ketiga, kata dia, pemilih semakin rasional dalam mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam keikutsertaannya dalam pemilu.
"Beberapa masyarakat merasa tidak diuntungkan jadi kadang lebih memilih golput (golongan putih)," jelasnya.
Terkait golput, Wasisto mengatakan, golput tertinggi terjadi di Pemilu 2024, yaitu di atas 30 persen.
"Pada 2019, persentase golput sedikit menurun walau masih tinggi jika dibandingkan pemilu tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Wasisto mengungkapkan, tingginya pemilih golput disebabkan beberapa faktor. Di antaranya konstitusi indonesia tidak menerapkan kebijakan compulsory voting dimana memilih itu adalah kewajiban.
"Di Indonesia memilih adalah hak bukan kewajiban. Hal ini berbeda dengan Singapura yang menerapkan kebijakan compulsory voting. Di Singapura, jika tidak memilih maka akan dikenakan sanksi denda," ujarnya
Kemudian, tingginya pemilih golput disebabkan semakin rasionalnya pemilih.
"Rasionalisasi pemilih sudah tumbuh dan menjadi resisten terhadap politik uang dan SARA. munculnya kesadaran kritis akan independensi sebagai pemilih kemudian dibingkai dalam bentuk apatisme dan apolitis," imbuh Wasisto.
Apatisme itu, tambah Wasisto, menjadi bentuk evaluasi warga negara dalam menilai performa pejabat publik maupun dampak kebijakannya.
"Ujungnya reward dan punishment dari publik," pungkas dia.
