PARBOABOA, Jakarta - Penganiayaan 7 relawan Ganjar-Mahfud akhir 2023 lalu di Boyolali, Jawa Tengah direspons oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSDA), Maruli Simanjuntak.
Sebelumnya, Mantan Panglima TNI sekaligus Wakil TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa menerangkan, apa yang dilakukan oleh 15 oknum TNI di Boyolali merupakan penganiayaan spontan.
Andika menyampaikan hal itu merespons keterangan Dandim 0724/Boyolali, Letkol Inf Wiweko yang menyebut, terjadinya kekerasan fisik disebabkan karena kesalahpahaman.
Andika mengatakan, dari video, terlihat bahwa penganiayaan terjadi secara spontan serta tidak muncul karena adanya kesalahpahaman antara anggota TNI dengan relawan capres-cawapres 03.
Merespons keterangan Andika Perkasa, KSAD Maruli Simanjuntak mengatakan, menyimpulkan sesuatu harus melalui investigasi yang mendalam bukan asal-asalan.
"Menganalisa itu jangan video pendek, tetapi harus mencakup semua proses ceritanya," kata Maruli dalam Talk Show bersama Rosianna Silalahi di Kompas TV, Kamis Malam (4/1/2024).
Maruli mengutuk keras penganiayaan yang dilakukan oleh anak buahnya di Boyolali, namun menegaskan, kejadian itu tidak terjadi secara spontan sebagaimana keterangan Wakil TPN Ganjar-Mahfud.
Ia mengatakan, insiden itu terjadi karena ada sebab musababnya. Menurut pengakuan Maruli, mereka (korban) sedang dalam kondisi mabuk dan melintas di sekitar lokasi kejadian secara berulang-ulang dengan motor berknal pot bising.
"Mereka mabuk, mereka juga ternyata memang tidak punya SIM, motornya seperti itu dan sudah diingatkan 8 kali. Diingat 8 kali tapi lewat lagi-lewat lagi," katanya.
Maruli menegaskan, meski tentara harus memberikan keteladanan, namun sebagai manusia biasa ia punya keterbatasan apabila emosinya disulut secara berulang-ulang.
"TNI manusia biasa juga. Saya juga mungkin marah kalau dicolek-colek begitu terus, misalnya, ya. Udah dibilangin saya terganggu ada anak saya terganggu tapi diulang-ulang. Manusia biasalah tentara juga ada emosinya."
Murali juga menampik penganiayaan itu sebagai bentuk intimidasi politik. Ia mengatakan, kalau TNI ingin terlibat dalam politik praktis untuk memenangkan salah satu capres caranya bukan seperti itu.
"Kalau memang kita koordinir, kalau memang nggak ada hukumnya netral, kita punya hak, kita bisa bergerak. Ada 600 ribu tentara di Indonesia, ada ratusan ribu yang bisa kita kendalikan, tapi kita sudah komit, nggak mau," tegas Murali.
Namun demikian, Murali berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Ia juga menegaskan, akan menghukum anggota yang terlibat dalam penganiayaan tanpa pandang bulu.
Sebagaimana diketahaui, 7 orang relawan Ganjar-Mahfud menjadi korban penganiayaan usai pulang dari kampanye capres-cawapres 03 di daerah Boyolali Jawa Tengah.
Mereka dianiaya oleh 15 oknum anggota TNI yang saat ini sedang menjalani proses hukum.
Editor: Rian
