PARBOABOA, Jakarta – Kemunculan film dokumenter bertajuk ‘Dirty Vote’ yang tayang tepat sebelum Pemilu 2024, sukses mencuri perhatian berbagai kalangan.
Sejak debutnya pada 11 Februari 2024 di kanal YouTube PSHK Indonesia dan Dirty Vote, dokumenter tersebut telah menarik hampir 9 juta penonton.
Keberadaan karya Dandhy Dwi Laksono, seorang aktivis dan sutradara ini pun merajai trending topic di platform X selama beberapa hari.
Film ini berisi kilas balik dugaan praktik kecurangan dalam pemilu yang melibatkan kekuasaan.
Ketiga Pakar Hukum Tata Negara, yaitu Zainal Arifin, Bivitri Susanti dan Feri Amsari bergantian menjelaskan alur cerita.
Mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, ketidaknetralan aparat hingga ketidaktegasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Namun, beberapa hari setelah rilis, film ini disasar beragam tuduhan. Banyak pihak mengecam ‘Dirty Vote’ sebagai karya yang tidak berdasar dan penuh informasi bohong.
Seperti yang diutarakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak.
Sebagai salah satu pihak yang dituduh, TNI katanya merasa berada di posisi yang salah jika harus mengambil langkah hukum, karena pembuat film selalu berlindung di balik kata 'diduga'.
Sementara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa Dirty Vote adalah halusinasi yang dipertontokan ke publik.
Hal itu diungkapkan usai menggunakan hak suaranya di TPS 04, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).
Menurut Bahlil, film ini tidak hanya menyimpang dari fakta tapi juga merupakan bagian dari kampanye hitam yang menargetkan kubu Prabowo-Gibran, menuduh keterlibatan politik dan afiliasi dengan pasangan calon tertentu dalam Pilpres.
Pakar Politik, Prof. TB Massa Djafar menanggapi dinamika ini sebagai hal yang wajar, mengingat timing perilisannya yang sensitif.
"Dimana tidak bebas dari konflik kepentingan. Sehingga sebagian berpendapat film tersebut mengandung hoaks," kata Djafar kepada PARBOABOA, Kamis (15/2/2024).
Meski begitu, Dajafar mengakui bahwa dokumenter tersebut tidak sebatas karya sastra, melainkan didukung analisis ilmiah objektif dari para pakar terkemuka.
Karena kecurangan pemilu bukanlah fenomena baru, bahkan di negara-negara dengan demokrasi yang lebih matang sekalipun.
Mengutip karya monumental Steven Levitsy berjudul 'How Die Democracy', Djafar mengatakan bahwa pembusukan demokrasi justru dilakukan oleh rezim sipil yang lahir dari rahim demokrasi.
Gejala inilah yang sedang menghantam Indonesia. Terbukti dari dugaan kecurangan pemilu, seperti simpang siur daftar pemilih, politisasi birokrasi, mobilisasi aparat hingga pembagian sembako bermasalah.
Bahkan, kecurangan pemilu yang sudah terjadi mengarah kepada desain politik otoritarian, karena diperlihatkan secara gamblang, faktual dan rasional.
"Dari kasus kasus tersebut, tidak harus menunggu beredarnya film Dirty Vote," kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, film dokumenter ini harus dilihat sebagai bagian dari kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil untuk menyelamatkan demokrasi.
Di sisi lain, Dandhy Dwi Laksono menjelaskan bahwa "Dirty Vote" dihadirkan sebagai sarana edukasi publik untuk mendorong penggunaan hak suara secara bijak dalam pemilihan umum.
Proyek yang dikembangkan dalam kurun waktu sekitar dua minggu ini, melibatkan proses riset yang mendalam hingga akhirnya peluncuran. Sebanyak 20 organisasi masyarakat sipil pun ikut terlibat dalam pembuatan "Dirty Vote".
Beberapa di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, dan Ekuatorial.
Ada juga YLBHI, Yayasan Kurawal, WALHI, LBH Pers, Lokataru, JATAM, ICW, Perludem, dan Fraksi Rakyat Indonesia.
Editor: Gregorius Agung
