PARBOABOA, Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming terlihat kerap berdebat dengan melontarkan sejumlah singkatan dalam bidang ekonomi, mulai dari ICOR, CSS, hingga SGIE.
Hal ini membuat Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, sempat gelapan dalam debat Cawapres yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) lalu.
Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J. Rachbini menilai bahwa sejumlah pertanyaan yang mengandung unsur singkatan yang dilontarkan Gibran seperti halnya dengan tebakan cerdas cermat.
"Singkatan seperti ini sama dengan tebakan cerdas cermat siswa SMP, saya saja gak hafal, atau tanya chat GPT, Yahoo, Google," ujar ekonom senior itu saat PARBOABOA hubungi, Sabtu (23/12/2023).
Meski di sisi lain baginya semua cawapres bebas mempertanyakan apapun, namun tidak semua cawapres juga harus mengetahui segala singkatan.
"Cawapres boleh tanya apa saja. Tidak harus cawapres tahu semua singkatan. Kamus atau Google yang tahu," sambung pendiri The Institute for Development of Economics and Finannce (INDEF) itu.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat membela, pertanyaan yang disampaikan Gibran dinilainya lebih fokus pada hal teknis ketimbang substantif. Meski, di sisi lain pertanyaan tersebut sah saja disampaikan.
"Tapi publik bisa menilai. Kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi," papar Anies.
Semestinya kata Anies, di level debat harus lebih menekankan hal substantif. Selain itu, dalam tingkat kepemimpinan nasional juga yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif.
Selain itu Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga menekankan hal yang sama, ia mengatakan bahwa pertanyaan Gibran khususnya terkait Carbon Capture and Storage atau CCS jelas keluar dari aturan debat,
"Kalau pertanyaan itu dibalikkan pada debvat keempat nanti bisa kewalahan juga dia. tapi saya tetap ikut aturan. termasuk tidak boleh meninggalkan podium, itukan aturan," tegas Mahfud.
ICOR
Gibran mulanya menjelaskan terkait salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanah air melalui ICOR atau Incremental Capital Output Ratio.
“PR kita hari ini adalah menurunkan indeks ICOR, turun ke angka 4 atau 5 pesen, sehingga investasi naik, trust dunia usaha juga tumbuh dan pertumbuhan ekonomi menjadi baik,” paparnya dalam debat cawapres, Jumat (22/12/2023).
ICOR sendiri merupakan indikator besarnya investasi atau tambahan kapital baru. ICOR dikembangkan oleh R. F Harrod dan Evsey Domar sekitar tahun 1939.
Teori ini disebut dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada ujungnya menyangkit pada besarnya pertumbuhan ekonomi sesuai target.
Per Maret 2023, ICOR Indonesia berada di angka 7,6. Artinya, pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen maka membutuhkan adanya kenaikan investasi 7,6 persen. Sementara rata-rata negara maju memiliki peringkat ICOR di bawah angka 3.
SGIE
Bermula dari Gibran yang menanyakan langkah Cak Imin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE.
"Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran di JCC Senayan, Jumat (22/12/2023)
Cak Imin kemudian merespons dengan mengaku tak paham apa itu SGIE, bahkan ia sendiri juga tidak pernah mendengar hal itu sebelumnya.
“Saya tidak pernah mendengar istilah ini,” jawab Imin dengan menyia-nyiakan durasi waktu yang diberikan penyelenggara.
Gibran kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjawab terkait SGIE tersebut yang diakhiri dengan sindiran kepada Cak Imin.
"SGIE adalah State of the Global Islamic Economy, misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fesyen kita. Nah itu yang saya maksud Gus. Mohon maaf kalo pertanyaannya agak sulit ya, Gus,” jawab Gibran.
SGIE sendiri merupakan singkatan dari State of The Global Islamic Economy sebagai laporan tahunan yang mengulas ekonomi halal global yang diterbitkan Dinar Standard. SGIE sendiri kini telah diproduksi sampai sembilan edisi.
Dikutip dari laman resminya, DinarStandard sendiri merupakan perusahaan riset dan manajemen strategis demi memberdayakan organisasi untuk mencapai dampak global yang menguntungkan dan bertanggung jawab.
Spesialisasi DinarStandard sendiri mencakup inovasi dalam pemerintahan, ekonomi halal/etis global, dan wilayah dampak sosial.
Adapun sejak tahun 2008, perusahaan tersebut telah memberikan dukungan kepada lebih dari 30 entitas pemerintah, lembaga investasi, pemimpin industri, dan lembaga multilateral di lebih dari 12 negara.
SGIE edisi ke-9 sendiri merupakan publikasi terakhir, dan akan terus melaporkan hasil analisis dan rekomendasikan setiap tahunnya.
Dalam edisi ke-9 dilaporkan bahwa umat islam dunia diperkirakan telah menghabiskan USD2 triliun di 2021, hal itu menunjukkan pertumbuha 8,9 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun dalam proyeksinya pada 2025, pengeluaran umat islam akan mencapai USD2,8 triliun.
Edisi tersebut membahas terkait dengan sektor makanan, mode, farmasi, dan lainnya yang mencakup unsur nilai-nilai Islam.
Adapun Malaysia memimpin SGIE dengan nilai investasinya yang mencapai USD25,7 miliar sepanjang 2020 hingga 2021.
Indonesia sendiri berada di peringkat 2 dalam kategori yang berkontribusi pada makanan halal. Selain itu di peringkat 3 untuk mode fesyen, dan peringkat 9 untuk farmasi serta kosmetik halal.
Sementara itu secara keseluruhan, Indonesia berada di posisi ke empat dalam edisi yang dibuat 2022 lalu.
CCS
Tidak hanya ICOR dan SGIE, Gibran juga menyebut terkai dengan CCS atau Carbon Capture and Storage. CCS sendiri menjadi bahan pertanyaan kepada cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, terkait regulasi teknologi tersebut.
"Pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak Mahfud apa regulasinya pak untuk Carbon Capture and Storage? Simpel sekali pertanyaan saya Pak mohon dijawab Pak dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak nggak perlu ngambang ke mana-mana Pak," ujar Gibran.
Dalam menjawab pertanyaan tersebut Mahfud menyampaikan, berdasarkan aturan saat ini regulasi dibuat dalam akademik yang kemudian dibahas secara bersama untuk membentuk prosedur.
"Cuma namanya berbeda atau tidak, itu semua kalau Anda tanya, bagaimana sih cara membuat peraturannya gampang sesederhana itu adalah anda ditanyakan hal baru jadi kita diskusikan. Itu sebuah prosedur karena anda bicara membuat hukum," jawab Mahfud.
Editor: Aprilia Rahapit
