PARBOABOA, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menegaskan bahwa tarif listrik non-subsidi berpotensi naik pada 1 April 2023 mendatang.
Rida mengatakan, penyesuaian tarif untuk golongan pelanggan non-subsidi itu secara aturan bisa atau harus dilakukan per kuartal alias tiga bulan sekali. Namun, ada empat faktor utama yang mempengaruhi.
Pertama, kurs atau nilai tukar mata uang, yang menurut Rida tidak bisa dikontrol pemerintah. Kedua, besaran harga minyak. Ia menyebut harga minyak dunia bahkan lebih tidak bisa dikontrol.
Ketiga, inflasi. Sedangkan yang keempat atau terakhir adalah harga batu bara. Rida menyebut dua faktor terakhir masih bisa dikontrol oleh Pemerintah Indonesia.
Namun, kurs dan harga minyak dunia masih menjadi kendala. Menurutnya, pembicaraan soal peluang kenaikan tarif listrik golongan non-subsidi ini perlu melibatkan beberapa pihak di pemerintah, termasuk antara Kementerian ESDM hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Jadi sementara kuartal pertama kita lihat kondisi di lapangan untuk menjaga daya beli pasar dan menunjang pemulihan secara umum, nasional. Karena ini kan industri besar, menengah, termasuk mal-mal, hotel. Untuk kuartal I ini sementara kami tahan untuk tidak disesuaikan," katanya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).
"Untuk kuartal berikutnya, April nanti, kami lihat dulu perkembangan kurs sama ICP (harga minyak dunia) tadi dan kondisi di lapangan lainnya. Saat ini memang yang bersifat tarif harus dibicarakan multisektor," imbuhnya.
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mengatakan saat ini sedang mengkaji dan memilah profil konsumen atau pelanggan listrik.
"Yang pasti kami terus memastikan bahwa yang berhak mendapatkan subsidi, itulah yang mendapatkan subsidi. Kami sedang memilah-milah profil konsumen," sambungnya.
Dadan memberi pemisalan ada pelanggan dengan golongan listrik 450 VA yang ternyata punya mobil. Dengan begitu, pihaknya bekerja sama dengan PLN agar subsidi listrik tidak salah sasaran.
Ia mengungkap sudah punya sekitar 9 juta data pelanggan PLN, lengkap dengan foto dan kelengkapan penunjang lain. Data tersebut bakal dijadikan dasar untuk menentukan mana pelanggan yang berhak menerima tarif subsidi.
"Kami sudah punya sekitar 9 juta data, dengan foto dan segala macam, (kerja sama) dengan PLN. Kami pilah-pilah yang paling pas. Karena ini tidak gampang, tapi kami harus terus maju. Harus sampai pada satu titik memutuskan harus seperti apa," pungkasnya.
