PARBOABOA, Pematang Siantar - Pengamat ekonomi dari Universitas Simalungun, Darwin Damanik menilai, wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) tingkat pusat dan daerah, TNI serta Polri sebesar 8 persen, termasuk kenaikan gaji pensiunan 12 persen belum terlihat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ASN itu sendiri.
"Kenaikan gaji 8 persen ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap kesejahteraan PNS, terlebih berdampak kepada masyarakat pada umumnya, karena harga-harga barang sudah naik duluan yang melebihi kenaikan gaji PNS. Hal ini seperti menabur garam di air laut, tidak berdampak apa-apa terhadap pendapatan yang diterima PNS," katanya saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan kepada PARBOABOA, Jumat (25/8/2023).
Darwin bahkan khawatir wacana kenaikan tersebut akan meningkatkan inflasi di suatu daerah jika tidak diperhatikan dengan serius.
"Harga barang-barang pokok di pasaran rata-rata sudah naik di atas 10 persen. Kenaikan 8 persen hanya menambah besaran nilai gajinya aja sebagai pendapatan PNS. Tidak berdampak terhadap kenaikan kesejahteraan tersebut. Karena itu pemerintah harus bisa membuktikan berdasarkan data dampak kenaikan anggaran untuk belanja pegawai, belanja rutin dan lain sebagainya terhadap kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Meski begitu, Darwin menilai, pemerintah harus menaikkan gaji ASN yang layak secara berkala, sehingga ASN bisa lebih baik dalam bertugas dan hidup lebih baik.
"Ya melalui momentum ini, menurut saya kenaikan gaji ASN harusnya rutin setiap tahun. Yang pastinya kenaikan ini akhirnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah," ungkapnya.
Darwin berharap pemerintah pusat maupun daerah, khususnya Pemko Pematang Siantar harusnya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat agar dapat menekan angka pengangguran.
"Lebih baik lagi ciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat daripada menaikan gaji ASN. Kita sama menyadari, salah satu akar permasalahan bangsa adalah pengangguran. Apalagi ancaman inflasi yang nanti membebani masyarakat kita," katanya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Pematang Siantar, Bintar Saragih yang meminta agar Pemko Pematang Siantar mendorong masyarakat agar bersaing meningkatkan iklim ekonomi yang sehat.
"Masyarakat Kota Pematang Siantar harusnya didorong agar jeli melihat potensi-potensi ekonomi sebagai dampak adanya kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen. Jika tidak, akan ada ketimpangan ekonomi yang sangat signifikan," ujarnya kepada PARBOABOA, Jumat (25/8/2023).
Bintar menjelaskan, isu kenaikan gaji ASN selalu digaungkan mendekati tahun politik, meski pemerintah juga secara berkala meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin.
"Isu kenaikan gaji ASN terus mendekati tahun politik, biar tidak terkesan politis. Saya sangat berharap pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib masyarakat kelas bawah, tolong program-program yang langsung mengarah untuk perbaikan keadaan ekonomi masyarakat miskin lebih digiatkan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar pemerataan kemampuan ekonomi masyarakat kita lebih terjamin," pungkasnya.
