PARBOABOA, Jakarta - Biaya pemulihan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun.
Angka tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam.
Dalam pemaparannya, Suharyanto menegaskan bahwa estimasi ini masih bersifat sementara dan kemungkinan besar akan bertambah.
Hingga kini, data korban dan dampak kerusakan dari tiga provinsi terdampak masih terus diperbarui.
“Tentu saja, data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini (hingga) kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujar Suharyanto, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terbesar, diikuti Sumatra Utara dan Sumatra Barat. BNPB mencatat bahwa biaya perbaikan di Sumatra Utara mencapai Rp12,88 triliun, sementara Sumatra Barat memerlukan Rp13,52 triliun.
Suharyanto kemudian menegaskan kembali bahwa total kebutuhan dana merupakan hasil penjumlahan dari tiga provinsi berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan, dana, sekian Bapak,” katanya.
Dana perbaikan tersebut akan difokuskan pada beberapa prioritas utama. Pertama, pemerintah ingin memastikan pelayanan kepada para korban, pengungsi, dan masyarakat yang terdampak dapat berjalan lebih baik.
Langkah percepatan penyaluran santunan bagi ahli waris korban meninggal dan hilang juga menjadi perhatian besar.
Selain itu, BNPB akan memastikan stok logistik tersedia secara memadai mulai dari tingkat desa atau gampong hingga wilayah administratif di atasnya.
Setelah situasi di sejumlah daerah mulai stabil, pemerintah akan memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Suharyanto menjelaskan bahwa proses pembangunan kembali tidak dilakukan serentak di seluruh wilayah, melainkan bertahap sesuai dengan tingkat pemulihan masing-masing daerah.
“Kemudian, untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatra Barat, sebagian Sumatra Utara, kami akan masuk tahap rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi, tidak sama-sama ini, Bapak. Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan,” ungkapnya dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
Tahap rehabilitasi tersebut mencakup pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Huntara akan dibangun oleh satgas gabungan dari TNI dan Polri agar para pengungsi dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak.
Setelah huntara selesai, pembangunan huntap akan dilakukan, terutama bagi warga yang harus direlokasi.
“Kemudian huntap, hunian tetap, (dibangun) setelah hunian sementara jadi... Kami mohon dari Kementerian Perumahan yang membangun, Bapak (Presiden),” ujar Suharyanto.
Melihat besarnya kerusakan dan kompleksitas penanganan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat seluruh proses pemulihan demi mengembalikan kehidupan masyarakat di tiga provinsi tersebut.
