PARBOABOA, Jakarta – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di luar negeri menjadi hal yang perlu dipersiapkan dengan matang. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan audiensi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.
Ketua Bawaslu RI, Rahmad Bagja mengatakan, pengawasan Pemilu 2024 di luar negeri tidak mudah. Terlebih lagi, banyak permasalahan saat Pemilu 2019 seperti di Hong Kong, Kuala Lumpur, dam wilayah lainnya.
"Semoga saja masalah-masalah kemarin (Pemilu 2019) tak terulang lagi," ucapnya kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).
Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2022). Pertemuan itu juga membahasa tentang kerja sama peningkatan kapasitas Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu-LN).
"Jadi kita perlu meningkatkan kerja sama dengan para kepala perwakilan dan memberitahukan itu bahwa kami mempunyai standar seperti ini, karakteristik Panwaslu seperti ini. Nah itu yang harus dicari teman-teman kantor perwakilan," kata Bagja.
Panwaslu-LN nantinya akan dipilih oleh kantor perwakilan Kemlu RI yang berlokasi di luar negeri. Dalam mekanisme pembentukan Panwaslu-LN, ayat (3) Pasal 132 Undang-Undang 7/2017 menyebutkan bahwa Panwaslu-LN dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, kata Bagja, Bawaslu juga mengundang Retno untuk hadir dalam acara Global Network on Electoral Justice (GNEJ). Hajatan internasional itu rencananya akan digelar pada tanggal 9-11 Oktober 2022.
"Semoga Bu Menteri bisa hadir, ini event besar internasional. Kami minta kerja samanya untuk menyukseskan acara GNEJ karena kedepan akan banyak hal yang dibicarakan di GNEJ. Bu Menteri berpesan menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan acara GNEJ," pungkasnya.
