PARBOABOA, Pematang Siantar - Pemerhati isu perempuan di Pematang Siantar, Lusty Romanna Malau menilai ramainya perempuan mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) merupakan bentuk kebebasan dan kesempatan perempuan berekspresi dan bersuara.
“Juga menunjukkan adanya pemberian pendidikan politik pada orang muda dengan gender apapun, tanpa diskriminasi,” katanya kepada Parboaboa, Rabu (17/5/2023).
Pada penutupan pendaftaran bacaleg DPRD Pematang Siantar Minggu (14/5/2023), sebanyak 140 bacaleg perempuan yang mendaftar melalui 18 partai politik ke KPU setempat.
Lusty yang juga pendiri Aktivis Perempuan Hari Ini menyebut, bacaleg perempuan merepresentasikan isu-isu perempuan dan kebijakan yang pro dan ramah akan kebutuhan perempuan, serta mendukung kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
"Mungkin belum sampai saat ini dan tidak dirasakan masyarakat, karena mereka juga setiap mengesahkan kebijakan, pastinya karena dorongan organisasi masyarakat sipil," katanya.
Aktivis perempuan ini mengingatkan bacaleg perempuan ini untuk terus memperbaiki kualitas, tidak sekedar kuantitas atau jumlah.
"Karena yang terpenting adalah bagaimana representasi tersebut bisa mendobrak sistem yang bobrok dan mengambil kebijakan yang pro kepada perempuan lainnya," tegas Lusty.
Ia juga berharap ada ide-ide baru yang dibawakan dan dipersiapkan bacaleg perempuan dalam keterwakilannya dalam ajang politik di Pemilu 2024.
"Pemikiran politik para bacaleg harusnya diambil dan menjadi langkah awal mereka dalam satu frasa, yakni, the personal is political. Berawal dari keadaan keluarga kita mencerminkan keadaan sosial di luarnya, saya pikir keresahan itu yang harus dibawa para bacaleg perempuan kalau mau memperjuangkan rakyat," ungkap Lusty.
Ia juga menyesalkan banyaknya keterwakilan perempuan dari beberapa parpol yang terkesan hanya sekedar formalitas saja.
"Masih sebatas hanya untuk memenuhi proses dan mekanisme saja, bentuknya asal "comot" tapi masih sedikit yang dilibatkan sedari awal dalam setiap prosesnya, baik dalam mekanisme pendampingan, pembekalan, pelatihan atau pengkaderan. Tapi di satu sisi, regulasi saat ini tidak tegas. Tidak ada efek jera bagi parpol yang asal-asal dengan bacaleg perempuan. Namun seperti itulah realita yang terjadi," imbuh Lusty Romanna.
Sementara itu, Ketua KPU Pematang Siantar, Daniel MD Sibarani menyebut sebanyak 400 bacaleg dari 17 parpol yang lulus administrasi dokumen. Dari jumlah itu, sebanyak 260 orang bacaleg laki-laki dan 140 bacaleg perempuan.
"Hanya partai Garuda yang tidak menyerahkan semua bacaleg ya, kalau tidak ada yang diajukan, pasti tidak ada calon anggota DPRD," katanya saat dikonfirmasi.
Daniel juga mengakui keterwakilan perempuan pada penyelenggaraan Pemilu tahun-tahun sebelumnya meningkat signifikan.
"Pastinya ini hasil dari sosialisasi dengan partai politik. Pada dasarnya, partai politik karena affirmative action untuk keterwakilan perempuan 30 persen bukanlah hal baru, dan sudah berlangsung beberapa penyelenggaraan, mereka juga punya semangat untuk mendorong caleg-caleg perempuan lebih banyak lagi. Itu yang pastinya kami mediasi dengan baik," katanya lagi.
Ditambahkannya, keterwakilan perempuan merupakan amanah konstitusi yang harus dipenuhi partai politik.
"KPU hanya sebagai administrator dalam penyelenggaraan, tapi pastinya berharap para bacaleg telah mempersiapkan aspirasi masyarakat dan cara penyelesaian dengan baik dari setiap suara di daerah pemilihan (dapil) yang mereka bawakan sebagai dewan, itu yang paling penting," pungkasnya.
