PARBOABOA, Jakarta - Unjuk rasa besar-besaran pecah di Prancis pada Selasa (31/1/2023), untuk menuntut Presiden Prancis Emmanuel Macron membatalkan rencana menaikkan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun.
Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan ada 1,2 juta orang yang terlibat dalam aksi di sejumlah titik, mulai dari Paris, Marseille, Montpellier, Lyon, Nantes dan Bordeaux.
Aksi protes ini juga disertai mogok kerja massal, sehingga kelumpuhan ekonomi terjadi. Demo besar-besaran ini juga melibatkan buruh, pekerja kereta api, guru, dan pekerja kilang minyak.
Dalam konferensi pers bersama, para pemimpin serikat buruh menyatakan bakal kembali melakukan aksi pada 7 dan 11 Februari mendatang.
"Pemerintah harus mendengar penolakan besar-besaran terhadap ini dan menariknya," kata wakil serikat pekerja Force Ouvriere, Patricia Drevon, dikutip dari Reuters, Rabu (01/02/2023).
Unjuk rasa untuk menolak penambahan usia pensiun di Paris bukan yang pertama terjadi. Pada 19 Januari lalu, ratusan ribu warga Prancis juga sudah turun ke jalanan untuk menyuarakan protes mereka atas rencana presiden untuk menambah waktu kerja 2 tahun sebelum pensiun.
Perdana Menteri Perancis Elisabeth Borne pada 10 Januari lalu mengumumkan bahwa batas usia pensiun pekerja akan dinaikkan dari 62 menjadi 64 tahun pada 2030. Hal ini merupakan bagian dari rencana reformasi pensiun pemerintah.
Selain itu, presiden juga berencana untuk memperpanjang periode pembayaran pensiun. Ini guna mendapat tambahan 17,7 miliar euro (USD19,1 miliar) dana untuk membendung defisit yang diperkirakan terjadi tahun-tahun mendatang.
Namun, rencana reformasi tersebut justru menuai banyak penolakan. Jajak pendapat menunjukkan sekitar dua pertiga warga Prancis menentang kebijakan tersebut.
