PARBOABOA, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa setidaknya 10 kota besar di Indonesia bakal memiliki transportasi bus umum seperti Transjakarta atau lebih dikenal dengan sebutan busway.
Adapun 10 kota besar tersebut, yaitu Palembang, Surakarta, Denpasar, Bandung, Makassar, Banjarmasin, Medan, Yogyakarta, Surabaya, serta Banyumas.
Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kemenhub, Suharto menyebutkan bahwa pemerintah memang telah mengembangkan transportasi bus ini sejak 2020 lalu dan terus dipercepat sampai saat ini.
Ia mengatakan, langkah transformasi transportasi umum ini telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Fokus kami adalah bagaimana pengguna bus bisa merasa nyaman layaknya menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perpindahan moda transportasi ini dapat terjadi," ujarnya dalam acara Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Jumat (21/10).
Ia menilai, transformasi ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia. Sebab, sektor transportasi memang menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 26 persen.
Selain itu, jumlah penggunaan transportasi umum di Indonesia juga masih kecil, yakni hanya 20 persen dari total penduduk. Angka tersebut masih sangat kecil jika di bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Oleh sebab itu, pemerintah dengan dibantu oleh banyak pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga internasional tengah menyukseskan program busway ini dan memperluas wilayah-wilayah cakupan di kota-kota lainnya.
Suharto menuturkan, lembaga internasional yang turut membantu program ini adalah lembaga pembangunan internasional pemerintah Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Dalam hal ini, GIZ melakukan kajian di lima kota percontihan dari 10 kota sasaran pemerintah.
Untuk tarif busway di 10 kota tersebut, ucap Suharto, akan berbeda dengan TransJakarta. Pasalnya, ia menilai bahwa setiap daerah memiliki kondisi dan kemampuan masyarakat yang berbeda.
Di samping itu, Suharto mengatakan pihaknya telah melakukan survei untuk melihat tingkat kemampuan membayar masyarakat di 10 kota tersebut. Hasilnya juga sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghitung berapa besaran subsidi yang nantinya bakal diberikan.
"Sekarang hasil survei (kemampuan bayar masyarakat) sudah ada di anggaran Kemenkeu. Kami masih menunggu berapa tarif yang tepat. Jadi regulasi PMK nya sedang disusun. Jadi sabar dulu saja, nanti akan kita rilis kalau sudah ada angka final," tutupnya.
